TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gara-gara tersinggung dengan ucapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memblokir pelayanan untuk kantor-kantor yang berada di bawah kewenangan Kemenkumham.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Pelayanan tersebut termasuk penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Wali Kota Arief Wismansyah memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham.

• Istri Langsung Teriak Saat Pergoki Suami Berhubungan Intim dengan Anak Kandung

• Kenal di Facebook, Gadis 15 Tahun di Pringsewu Digagahi 8 Kali dalam Semalam

• Ibu Titipkan Anak Gadisnya ke Teman Pria, Setahun Kemudian Korban Tak Tahan dan Loncat dari JPO

Tepatnya perkantoran yang ada di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang.

Keputusan ini dibuat karena dirinya keberatan dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.

Arief menunggu penjelasan dari Kemenkumham mengenai pernyataan itu.

"Sementara (kami hentikan pelayanannya) sambil kita ingin lihat itikad dari sana (Kemenkumham), supaya ada komunikasi," kata Arief saat ditemui di kantor Pemerintahan Kota Tangerang pada Senin (15/07/2019).

Namun, dia mengatakan pelayanan untuk masyarakat yang tinggal Kompleks Kehakiman dan Pengayoman tidak akan dihentikan.

Permukiman warga tetap mendapatkan layanan dari pemkot seperti biasa.

Sebelumnya, Arief melayangkan surat bernomor 593/2341-Bag Hukum/2019 tentang nota keberatan dan klarifikasi Wali Kota atas pernyataan Menkumham.

Pemkot Tangerang tak akan bertanggung jawab terkait aktivitas pelayanan masyarakat pada perkantoran di kompleks tersebut.

Arief mengatakan pemblokiran ini akan dilakukan sampai ada komunikasi dari pihak Kemenkumham.

"Lihat saja nanti sampai berapa lama, sampai ada komunikasi ke kami," lanjut Arief.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan mengatakan tempat-tempat yang dihentikan pelayanannya yaitu Kantor Imigrasi Kota Tangerang, (Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara) Rupbasan Klas I Kota Tangerang, Lapas Pemuda, Lapas Wanita, dan Lapas Anak.

• Info Lowongan Kerja di Tribun Lampung, Butuh Manajer Keuangan, Reporter, Manajer EO, dan Marketing!

• Viral Foto Hakim Cantik, Banyak yang Ingin Divonis Jatuh Cinta Seumur Hidup

"Kalau pengadilan dan kejaksaan tidak, karena bukan di bawah Kemkumham," kata Achmad saat dihubungi Kompas.com.

Seperti diketahui, Yasonna sempat menyindir Arief saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM yang lokasinya berada di kawasan pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Menkumham menuding bahwa orang Arief mencari gara-gara. Pasalnya, Pemkot Tangerang menuding pembangunan gedung saat itu tidak mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB).

Arief juga disindir karena mewacanakan lahan Kemenkumham sebagai lahan pertanian di Pemerintah Kota Tangerang.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Disindir Yasonna, Wali Kota Tangerang Hentikan Pelayanan di Kantor-kantor Kemenkumham"