TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta teks lengkap pidato “Visi Indonesia” yang disampaikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Sentul, Bogor hari Minggu (14/7/2019) disebar kepada aparatur sipil negara (ASN) di Kemendagri, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) hingga seluruh Praja IPDN (Institus Pemerintahan Dalam Negeri).

Bahkan pesan Mendagri kepada Sekjen Kemendagri dan Sekretaris BNPP itu juga meminta pidato utuh “Visi Indonesia” itu agar diperbanyak hingga jajaran pemerintah daerah hingga kelurahan dan desa-desa.

Tjahjo mengatakan penyebaran pidato utuh “Visi Indonesia” kepada ASN hingga tingkat desa itu agar ASN di lingkungan masing-masing dapat memahami secara utuh visi dan misi presiden serta wakil presiden terpilih periode 2019-2024 mendatang.

“Agar berbagai pengambilan keputusan di lingkungan Kemendagri, BNPP, IPDN hingga pemda dan pemerintah desa serta kelurahan didasarkan pada visi dan misi presiden terpilih. Dan agar keputusan yang diambil bisa menjabarkan serta mengimplementasikan visi dan misi presiden terpilih,” ungkap Tjahjo di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Baca: Melihat Makna di Balik Pidato Visi Indonesia Jokowi Berdasarkan Diksi yang Digunakan

Tjahjo juga menegaskan hal tersebut perlu dilakukan agar pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah selaras.

“Di samping keputusan politik, penyebaran pidato “Visi Indonesia” agar agenda reformasi birokrasi, pelayanan publik, inovasi birokrasi di semua tingkatan, perencanaan program kerja, penyusunan perda hingga berbagai kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah selaras,” tegas pria kelahiran Semarang tersebut.

Pidato yang disampaikan Jokowi dua hari lalu tersebut berisi gambaran pembangunan Indonesia dalam berbagai aspek di lima tahun mendatang.

Hal-hal yang dibahas antara lain pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN tepat sasaran.