Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang berharap pimpinan MPR periode mendatang dipilih secara musyawarah.

Menurutnya musyawarah mufakat merupakan inti atau landasan dari lembaga MPR.

"Rakyat mau bagaimana? Musyawarah mufakat. Itu adalah pokok utama kita dalam menyelesaikan masalah," kata Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).

Namun, menurutnya tidak menutup kemungkinan bila pimpinan MPR nanti dipilih melalui voting apabila musyawarah mufakat tidak menemukan titik temu.

Saat ini menurut dia, MPR sedang menyusun tata tertib baru yang akan digunakan MPR periode mendatang.

Baca: Editan Foto Kelewat Cantik Jadi Dalil Gugatan, Evi Apita Maya: Harga Diri Saya Sudah Terinjak-injak

Baca: Berdamai dengan Kemenkumham, Kemendagri Tidak Akan Sanksi Wali Kota Tangerang

Baca: Rekap Hasil Lengkap Indonesia Open 2019, 5 Wakil Indonesia Melaju ke Perempatfinal

Baca: Politikus PDIP Berharap Seleksi Pimpinan KPK Dilakukan DPR Periode Sekarang, Ini Alasannya

MPR juga membentuk panitia adhoc amandemen UUD1945 yang akan direkomendasikan kepada MPR periode mendatang.

"MPR sedang membentuk tatib baru. Mudah-mudahan bisa diselesaikan MPR. MPR sekarang tengah menyelesaikan bagaimana merumuskan tatib yang bisa dipakai untuk MPR yang akan datang," katanya.

Terkait pimpinan MPR periode mendatang Oesman Sapta Odang enggan berkomentar.

Termasuk apakah paket Pimpinan MPR nanti berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu atau melebur antara patai koalisi pemerintah dengan oposisi.

Menanggapi pertanyaan tersebut Oesman Sapta Odang hanya tersenyum.

Untuk diketahui pemilihan Calon Ketua MPR akan menggunakan sistem paket dan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.

Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.

Paket pertama yakni calon pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Cak Imin Incar Kursi Ketua MPR

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI ketimbang menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Alasannya, Cak Imin sudah pernah menjabat sebagai menteri.

"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Selasa (9/7/2019).

Muhaimin, yang menjabat wakil ketua MPR sejak Maret 2018, pernah menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 2014-2009.

Baca: Jaksa Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Juga Ajukan Banding

Baca: Anggota Komisi I DPR: Tidak Ada Informasi Menyebutkan Bahwa Aswar Hasan Terafiliasi HTI

Baca: Jaksa Tuntut Kepala Kantor Kemenag Gresik Nonaktif Dua Tahun Penjara

Pada periode sebelumnya, 2004-2009, Cak Imin tercatat sebagai wakil ketua MPR RI bidang industri, perdagangan, dan pembangunan.

Menurutnya, komposisi partai nasionalis dan agamis sangat dibutuhkan, mengingat Ketua DPR nantinya akan diisi dari partai nasionalis yaitu PDIP sebagai pemenang Pemilu.

"Dulu ketua DPR dari nasionalis (partai Golkar) Novanto, Bambang Soesatyo, Ketua MPR dari agamis Zulkifki Hasan (PAN)," ujarnya.

Cak Imin mengatakan akan berembug dengan Golkar dan partai koalisi lain memutuskan siapa yang akan menjadi ketua MPR, mengingat nantinya semua partai akan mengajukan.

"Nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa. Nanti kami tentu pada akhirnya dibawa dalam rapat koalisi," kata Cak Imin.

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menambahkan bahwa partainya akan tetap mengupayakan agar sang ketua umum menjadi pimpinan tertinggi MPR meski Partai Golkar berkukuh agar kursi itu dipimpin dari kadernya.

PKB bahkan membuka opsi menggandeng koalisi partai yang dulu berada di barisan pendukung Prabowo Subianto.

"Opsi semua terbuka (termasuk dengan eks koalisi partai pendukung Prabowo). Makanya semua calonnya itu kita nggak tahu. Namanya dari partai-partai yang lain atau kita belum tahu. Yang jelas memunculkan nama Cak Imin oke," tegas Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Jazilul mengatakan, lima komposisi pimpinan MPR diambil dari unsur empat perwakilan fraksi di DPR dan satu lainnya dari DPD.

Hingga kini, menurut dia, baik dari kubu koalisi pemerintah dan oposisi belum menyodorkan paket nama. Hanya saja, dia menginginkan, adanya kesamaan pandangan dari koalisi pemerintah terkait paket yang diajukan yakni Cak Imin menjadi Ketua MPR.

Golkar Nilai Layak Dapat Kursi Ketua MPR

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, saat acara buka puasa bersama dengan Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi, telah disampaikan soal kursi Ketua MPR diharapkan berasal dari partai berlambang pohon beringin.

"Partai golkar sebagai pemenang kedua berharap bisa mendapatkan Ketua MPR," ucap Airlangga.

Menurutnya itu didasarkan perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan kursi di parlemen.

Partai Golkar menempati posisi ketiga hasil suara Pileg 2019 dengan raihan 12,31 persen suara nasional.

"Kan bisa jawab sendiri," ucap Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia melanjutkan jika komunikasi telah dibangun untuk memilih paket pimpinan MPR dengan parpol koalisi, termasuk PKB.

Namun, ia kembali menegaskan posisi tawar di parlemen tergantung perolehan kursi.

"Di parlemen kan tergantung kursi," tuturnya.

Airlangga Hartarto juga mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dirinya mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca: Fakta Istri Perwira Polisi Laporkan Suami usai Temukan 5 Video Mesum, Kronologi hingga Kata Propram

Baca: Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022

Ia mengatakan saat ini partai Koalisi Indonesia Kerja tengah membahas formasi pimpinan MPR yang akan ditetapkan lewat paket.

Menurutnya, formasi pimpinan MPR harus proporsional berdasarkan hasil suara Pemilihan Legislatif 2019.

"Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah, itu diproporsionalkan di sana saja,"ucapnya.

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Bahkan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai logis apabila partainya mendapatkan jatah kursi Ketua MPR.

Ia beralasan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif sudah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Rasionalisasi politiknya kan jelas kalau PDIP dapat kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi Ketua MPR, kan itu logis saja kan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Pimpinan Komisi VIII DPR ini mengakui, ketua umumnya, Airlangga Hartarto sudah mulai menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi serta pimpinan partai koalisi terkait kursi pimpinan MPR.

Ia yakin pertemuan tersebut akan segera menemukan kesepakatan.

Selain itu, Ace menegaskan tidak ada friksi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menginginkan kursi Ketua MPR.

Hubungan antara PKB dan Golkar masih diakuinya berjalan baik.

"PKB menjadi Cak Imin menjadi wakil ketua MPR pada periode ini yang sekarang saja itu salah satunya kan berkat Partai Golkar yang mendorong terjadinya perubahan MD3 kemarin," pungkas Ace.

Sebelum, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dirinya mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.