Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sinyal Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin kian berhembus kencang.

Terlebih Presiden Jokowi setidaknya sudah dua kali memanggil Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Istana Negara Jakarta dan Istana Bogor.

Bergulir pula isu ‎AHY bakal masuk dalam daftar menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-Maruf Amin.

Lantas bagaimana posisi partai Demokrat sebenarnya?

Apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi?

Menjawab itu, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan ‎sikap Demokrat sebelum atau setelah Pilpres jelas, yakni bagaimana menjaga negeri sebaik-baiknya.

"Kita lihat sebelum dan pasca Pilpres dan Pileg, situasi politik sangat panas sekali. Demokrat mengambil posisi persatuan dan kesatuan bangsa harus diperjuangkan," ucap Didi Irawadi, dalam diskusi publik bertema Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi, Jumat (19/7/2019) di Jakarta Selatan.

Terkait komunikasi Jokowi dengan AHY sebelum dan setelah Pilpres 2019, ditegaskan Didi sangat jauh dari manuver-manuver apalagi bicara kursi menteri.

Baca: PAN Akui Dinamika Politik Perebutan Kursi Ketua MPR Tinggi

Baca: Jusuf Kalla Nilai Polri Punya Kemampuan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Baca: Prabowo Beberkan Permintaannya kepada Jokowi, Bebaskan Pendukungnya yang Terjerat Kasus Hukum

Baca: KPK Sita Aset Senilai Rp 70 Miliar dan Telusuri Transaksi Perbankan Rita Widyasari

Pertemuan Jokowi dengan AHY menurutnya semata-mata hanya untuk meredakan situasi kubu 01 dan 02 yang luar biasa panas.‎

Didi irawadi menuturkan Demokrat siap dalam posisi apapun.

"Yang pasti Demokrat pasca-Pemilu siap dalam posisi apapun. Saya pribadi melihat pidato Pak Jokowi, ada yang di dalam pemerintah dan oposisi, dua-duanya memberi kontribusi yang baik," ungkapnya.

"Saya pribadi ‎posisi di luar pemerintah sangat bagus sekali. Ya kita lihat kedepan Partai Demokrat kalau diperlukan siap dalam posisi apapun. ‎Kami konsisten jabatan apapun itu gak boleh meminta-minta ada harga diri, gengsi harus sesuai prinsip dan program Partai Demokrat. Kalau kita diajak dalam koalisi, Partai Demokrat punya program 14 pro rakyat yang diperlukan kedepan," tambahnya.

Peluang Demokrat

 Pengamat politik Tony Rosyid menilai Partai Demokrat hampir pasti bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Tony Rosyid, jika Demokrat resmi bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, kemungkinan salah satu elite yang berpeluang besar mendapatkan kursi jabatan adalah Komandan Satgas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini yang patut dipertimbangkan dengan matang oleh PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Jokowi sebagai capres.

"Ketika PDI Perjuangan menerima Demokrat, ini bisa jadi mengulang sejarah dulu, memelihara anak macan," ujar Tony dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Tony merujuk ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI.

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ayah Agus Harimurti, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Menjelang Pemilu 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet.

Ia turut bertarung pada Pilpres 2004, dengan Megawati sebagai salah satu rivalnya.

Baca: Anggota TNI Kopda Lucky Prasetyo Dianiaya Hingga Tewas, Empat Terduga Pelaku Diringkus

SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2004.

"Sekarang, AHY masuk kubunya Megawati. Tak menutup kemungkinan tentunya sejarah dulu akan terulang, AHY akan jadi anak macan di masa yang akan datang," ujar Tony.

"AHY ini new comer dalam perpolitikan Tanah Air. Dia masih di-remote, dipegang serta belum dilepas sepenuhnya oleh sang kreatornya yang merupakan ayahnya sendiri, SBY," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Tony berpendapat, PDI-P harus memiliki strategi dan kalkulasi yang jitu jika ingin menjadikan AHY sebagai bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke depan.

Sikap dan Arah Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Baca: Kronologis Mobil Kurtono Terjun ke Jurang Sendi Saat Ikuti Navigasi Google Maps

Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.

"Pembicaraan itu nanti berikutnya," ujar Hinca saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hinca mengatakan, sikap atau arah kebijakan politik Partai Demokrat nantinya akan diputuskan oleh Majelis Tinggi.

Adapun Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat sebagai ketua umum.

"Beliau (SBY) juga Ketua Majelis Tinggi partai dan di Partai Demokrat soal calon presiden dan wakil presiden itu adalah wilayahnya Majelis Tinggi partai," kata Hinca.

"Nah, dengan demikian tentulah kedaulatan partai masing-masing akan mengambil sikap sesuai dengan kebijakan partai," ucapnya.

Baca: Kopda Lucky Prasetyo Dianiaya Hingga Meregang Nyawa, Berikut Tampang 4 Pria Kekar Terduga Pelaku

Prabowo Bubarkan Koalisi

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga. (Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen Demokrat: Sikap dan Arah Politik 2019-2024 Ditentukan Majelis Tinggi" dan "Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu "Gerbong" Koalisi..."