Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski pelantikan anggota DPR dan MPR yang baru,digelar pada 1 Oktober 2019, bursa Calon Pimpinan MPR sudah mulai panas. Selain beberapa partai mengklaim paling pantas menduduki kursi Ketua MPR, sejumlah nama juga mulai bermunculan.

Untuk diketahui pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket. Fraksi-fraksi partai di MPR bersama DPD membentuk paket calon pimpinan untuk kemudian di pilih oleh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.

PDIP menyebut 4 nama yang paling memungkinkan untuk diusulkan menjadi pimpinan MPR. Mereka diantaranya Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Trimedya Pandjaitan, dan Andreas Hugo Pareira. Lalu, PKB ada nama Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sementara itu Gerindra menyebut nama Ahmad Muzani yang pantas menduduki kursi pimpinan MPR.

Tidak mau ketinggalan PPP sudah memunculkan nama Arsul Sani untuk masuk bursa pimpinan MPR.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG DStar TOP 15 Konser Show Grup 3, Live Streaming Indosiar

Baca: SIWO PWI DKI Jakarta Siap Kirim Kontingen ke Porwanas Papua 2020 Full Team

"Ya banyak figur dari PPP, gitu kan. Namun demikian kami memprioritaskan dari berbagai obrolan, ini belum keputusan resmi ya, dari berbagai obrolan ya mengarah ke pak Sekjen PPP Arsul Aani yang dianggap layak memenuhi kualifikasi sebagai sosok pimpinan MPR," kata Wasekjen PPP, Ahmad Baidowi atau yang karib disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (22/7/2019),

Ia mengatakan bahwa saat ini komunikasi terus dilakukan terutama antar partai yang tergabung dengan koalisi Indonesia kerja (KIK). Pihaknya menurutnya terbuka bila Gerindra ingin masuk ke dalam paket pimpinan yang dibentuk koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau kemudian misalkan temen-temen Gerinda berkeinginan untuk masuk dalam ketua MPR misalkan, ya tinggal didiskusikan saja, kalau cocok satu paket ya tinggal satu paket saja,ga usah rame-rame tinggial di kukuhkan di sidang MPR," katanya

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Fary Djemi Francis mengatakan bahwa tidak perlu ada sekat koalisi dalam komposisi pimpinan MPR nanti. Justru seharusnya ada kolaborasi antara pemikiran Jokowi dan Prabowo di MPR.

"Bila berkaca pada Pilpres 2019 lalu, ada dua putera terbaik bangsa yang muncul menawarkan gagasan. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pemikiran kedua tokoh tersebut jangan dipertentangkan tetapi harus dikolaborasikan untuk kepentingan Bangsa dan negara," ujar Fary.

Menurut Fary, idealnya pemikiran Jokowi diimplementasikan di pemerintahan, sementara pemikiran Prabowo diejawantahkan di parlemen yakni MPR, karena pemilihan pimpinan DPR dilakukan dengan sistem Proporsional. Atau suara terbanyak.

"Alangkah lebih baik bila pemikiran-pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran-pemikiran Pak Prabowo terejawantahkan di parlemen dalam hal ini MPR. Karena untuk pimpinan DPR sudah ada mekanisme dan ketetapannya," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPP PDIP Hendrawan Soepratikno menyebut terbuka kemungkinan Gerindra satu paket bersama PDIP di parlemen. Apalagi PDIP saat ini mendorong pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara aklamasi.

"ya bisa saja (satu paket di luar koalisi KIK), maka sebabnya ada komunikasi, ada komunikasi , komunikasi tetap hangat kan dengan berbagai pihak," pungkas Hendrawan.

Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR. Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.

Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.