Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengajukan nama kadernya yang tidak terafiliasi partai politik menjadi menteri jika diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini saat ditemui di kawasasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

“Bukan yang sudah di partai, tapi kader profesional dan akademisi dari NU yang tidak gabung Parpol karena kami yakin Pak Jokowi memiliki komunikasi sendiri dengan Parpol,” jelas Helmy Faishal Zaini.

Helmy mengatakan PBNU siap menghimpun nama-nama kader terbaiknya jika diminta Jokowi maupun Maruf Amin mengajukan nama calon menteri.

Baca: Lakukan Pencabulan Terhadap 50 Anak, Napi Asal Surabaya Ditangkap Bareskrim Polri

Baca: Sekjen NasDem: Kemungkinan Hanya Ada Dua Paket Pimpinan MPR

Baca: Pembunuhan Presenter TVRI di Kendari Terungkap, Polisi Beberkan Kronologi Kejadiannya

Baca: Nunung dalam Jerat Narkoba, Kebiasaan Lama yang Kambuh Hingga Ajak Suami Hisap Sabu di Pagi Hari

Ia juga menegaskan PBNU tak mengincar posisi-posisi tertentu dan menyerahkan sepenuhnya sebagai hak prerogatif presiden.

Termasuk menurutnya kader NU tak harus menduduki posisi Menteri Agama.

“Seperti dibilang bahwa NU berkemajuan di segala bidang bisa dilihat kader NU menjadi Mendikbud yaitu M Nuh dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, jadi tak mesti Menteri Agama,” kata Helmy.

Helmy mengatakan bahwa banyak survei maupun pendapat yang mendorong kader NU di luar parpol untuk mengisi posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Hal itu menurutnya wajar karena tak ada yang memungkiri sumbangsih warga NU untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

“Walaupun NU tak mengeluarkan fatwa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden tapi kehadiran KH Maruf Amin membuat adanya keterpanggilan warga Nahdliyin untuk memilih beliau, sehingga tak ada yang memungkiri peran besar warga NU memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Maruf, kalau ada yang mau NU terlibat di pemerintahan nantinya ya wajar,” katanya.

“Kalau sampai penyusunan tidak dipanggil ya kita berdoa saja,” tambahnya lalu tersenyum.

Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar

Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin. 

Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi

Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka. 

Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda. 

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com. 

Baca: Sandiaga Uno Bikin Video Bottle Cap Challenge Jenaka, Tantang Menteri Susi dan PM Kanada

Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi. 

Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

Jokowi segera umumkan susunan kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.

"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.

Baca: Masuk Penjara Lagi, Ridho Rhoma Tak Jadi Diantar Sang Ayah

Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan

"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.

Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.

Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.

Banyak menteri yang bertahan

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Baca: Jenguk Putrinya di Polda Metro Jaya, Ibunda Rey Utami Menangis, Hanya Bisa Bertemu 30 Menit

Baca: Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Liburan ke Singapura Sebelum Masuk Sekolah, Intip Foto-foto Keseruannya

Baca: Akhir Pekan, Jokowi Bersama Maruf Akan Paparkan Visi Dihadapan Masyarakat

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.