Dewan Pakar Golkar Usul Zainudin Amali Jadi Menteri Jokowi
Agung mengatakan nama Zainudin Amali memang sudah dibicarakan di kalangan pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono tak menampik bila partainya mengajukan nama Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali sebagai calon menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Agung mengatakan nama Zainudin Amali memang sudah dibicarakan di kalangan pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Memang nama beliau didorong oleh partai untuk masuk kabinet, itu yang saya dengar dari pimpinan partai. Tapi kembali keputusan ada di tangan presiden dan saya juga tak tahu akan diusulkan di posisi mana,” ungkap Agung usai mengikuti sidang promosi doktor ilmu pemerintahan Zainudin Amali di Kampus IPDN, Jaksel, Selasa (23/7/2019).
Agung menjelaskan ada beberapa pertimbangan pimpinan Partai Golkar mengajukan nama Zainudin Amali sebagai calon menteri.
Yang pertama Zainudin Amali dinilai sebagai sosok yang mumpuni sekaligus bersih.
Baca: Reaksi TKN Jokowi Hingga PA 212 Atas Syarat Rekonsiliasi 55:45 Yang Ditawarkan Amien Rais
Kedua, Agung menilai sudah saatnya Zainudin Amali untuk mengabdi melalui eksekutif setelah empat periode berada di parlemen.
“Benar beliau juga masuk kandidat Ketua MPR dari Golkar, tapi saya yakin akan lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk negara ini melalui jabatan eksekutif,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Zainudin Amali mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada partai apakah merekomendasikan namanya sebagai menteri atau sebagai Ketua MPR RI.
Zainudin mengaku hanya ingin fokus bekerja sebaik-baiknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai.
“Sebagai anggota partai kita harus siap ditugaskan di mana saja, bagi saya cukup fokus bekerja, saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai. Kalau untuk menteri apapun pilihan presiden harus kita hormati,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.