Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais mengatakan bahwa dalam membangun rekonsiliasi harus ada kesamaan program.

Selain itu ada pembagian kekuasaan sebesar 55-45 persen sesuai dengan perolehan suara di Pilpres 2019.

Demokrat: Amien Rais Beri Pendidikan Politik yang Buruk

Partai Demokrat menyayangkan pernyataan Amien Rais yang menyatakan, presentase Menteri untuk partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 55 persen berbanding 45 persen.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi pendidikan politik yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Yang disampaikan Amien Rais ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi demokrasi kita," tegas mantan anggota BPN Prabowo-Sandiaga ini kepada Tribunnews.com, Senin (22/7/2019).

Seolah dia mengkritik, rekonsiliasi diartikan oleh Amien Rais, bagi-bagi keluasaan sesuai dengan hasil suara pemilu.

"Ini tidak baik sebagai pendidikan politik kepada generasi bangsa," ucap Ferdinand Hutahaean.

Dia menilai tidak masuk akal dan agak aneh ketika rekonsiliasi harus bagi-bagi kekuasaan sebesar suara perolehan pemilu.

Dia tegaskan, ini pola pikir oragmatis dan transaksional, buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Padahal rekonsialisi itu maknanya adalah yang kalah mengakui kekalahan dan menerima pemenang.

Untuk itu ia pun memberikan saran kepada Jokowi agar tetap menggunakan haknya sebagai pemenang pemilu dan tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Amien Rais.

"Anggap saja itu pernyataan biasa saja. Pernyataan yang tak perlu dianggap penting," jelasnya.

Pengamat: Amien Rais Makin Tampakkan Sikap Politisi Yang Transaksional

Pengamat politik dari Diksi Indonesia Sebastian Salang mengkritik Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang menyampaikan syarat rekonsiliasi pasca-Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 dengan pembagian kursi 55:45.