TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manuver politik Ketua Umum partai politik Nasdem, PKB, PPP, dan Golkar untuk menyolidkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan menolak penambahan anggota partai baru dalam koalisi dianggap sebagai pesan kepada Joko Widodo untuk negosiasi ulang pascapemilu 2019.

Hal itu dikatakan peneliti dan pengamat politik CSIS, Arya Fernandes, dalam menilai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di DPP Nasdem Senin lalu.

"Manuver-manuver keempat ketum parpol itu menyiratkan bahwa mereka ingin ada negosiasi ulang dengan Jokowi. Negosiasi politik itu terbagi jadi dua, ada negosiasi prapemilu dan pasca pemilu," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Baca: Pengamat: Kalau Jokowi Main Mata dengan yang di Luar Koalisi, Masuk Akal Jika Parpol Koalisi Marah

Baca: Surya Paloh Dukung Anies Capres 2024, Politisi NasDem: Baru Wacana, Bisa Berubah

Baca: Partai NasDem dan PDIP Pecah Kongsi? Pengamat Lihat Ini Hanya Drama Politik

Ia menganggap, negosiasi pascapemilu yang dikehendaki keempat ketum parpol tersebut muncul dari dinamika politik saat ini, terutama terkait dengan penjajakan Partai Gerindra yang menawarkan sejumlah program dan kadernya kepada PDI Perjuangan dalam pemerintahan.

Maka dari itu, lanjut Arya, partai-partai tersebut ingin ada rekalkulasi ulang anggota partai koalisi dan mengedepankan kesolidan komposisi anggota partai saat ini.

"Kalau dari pertemuan keempat ketum tersebut kan mereka ingin tidak ada penambahan partai baru dalam koalisi. Hal itu yang ingin dinegosiasikan dengan Jokowi, mereka ingin memberikan pesan kepada Jokowi bahwa mereka tidak main-main," paparnya kemudian.

"Pesan rekalkulasi ulang dengan Jokowi itu terlihat karena tidak ada perwakilan dari PDI-P di pertemuan tersebut. Sinyal-sinyal itu memperlihatkan bahwa pilihan-pilihan politik PDI-P tak selamanya disukai," sambungnya.

Untuk itu, seperti diungkapkan Arya, pekerjaan rumah Jokowi ke depan adalah mengajak para ketum parpol koalisi untuk membahas kesolidan.

Jokowi, tuturnya, perlu menegaskan apakah akan menambah partai baru atau tidak.

Pertemuan non PDI Perjuangan

Diberitakan, empat ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers malam harinya, sejumlah topik diungkapkan keempat ketum parpol ini.

Antara lain, keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan sekat dan tetap solid mendukung pemerintahan lima tahun ke depan.

Mereka sekaligus sepakat menjaga situasi kondusif ini ke depan.

Muhaimin menekankan, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan dalam koalisi, ia berharap diselesaikan secara musyawarah.

Keempat ketum parpol juga menegaskan, hingga kini, koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan.

Kini, yang menjadi fokus koalisi adalah menguatkan kesolidan dan kesatuan antarpartai koalisi.

Saat konferensi pers berlangsung, tidak tampak ketua umum atau elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf lain.

Misalnya PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI atau PBB.

Artikel di atas telah tayang di Kompas.com dengan judul "Manuver 4 Parpol Pendukung Jokowi, Ingin Ada Negosiasi Ulang Pascapemilu?"

Reaksi Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi alasan tidak hadir dalam pertemuan yang digagas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan ketua umum parpol koalisi Jokowi lainnya.

"Saya ditanya kenapa ibu tidak ada. Saya memang ada berada di luar daerah waktu itu," kata Megawati dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Teuku Umar Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Megawati berbicara hal itu usai bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Megawati mengatakan saat ini PDI Perjuangan sibuk untuk penyelenggaraan Kongres PDI Perjuangan.

"Kami sekarang sedang menghadapi rapat kerja untuk penyelenggaraan Kongres PDI Perjuangan yang akan diadakan pada 8 sampai 11 Agustus 2019," ujar Megawati.

Megawati tidak ingin ketidakhadirannya dalam pertemuan Surya Paloh digoreng-goreng hingga informasinya tidak jelas.

Pertemuan dadakan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan mengenai ketidakhadiran Ketua Umum PDIP MegawatiSoekarnoputri dan utusannya dalam pertemuan ketua umum parpol pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019) lalu.

Selain Surya Paloh sebagai tuan rumah, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Surya menyebut Ketua Umum PDIP tak ikut hadir karena pertemuan tersebut berlangsung secara spontan tanpa diagendakan sebelumnya.

"Ya memang kalau bisa hadir bersama bisa lebih baik. Tapi ini spontan saja kebetulan sedang kumpul di kantor Nasdem," kata Surya kepada Kompas TV, Selasa (23/7/2019).

Surya mengakui ia memang tidak mengundang perwakilan PDIP untuk datang ke kantornya kemarin.

Namun ia menyebut tiga ketum parpol yang datang juga tidak diundang.

"Memang yang datang tidak diundang. Itu semua spontan datang kebetulan sekali mereka adik-adik saya. Dan mereka melihat saya dua hari sebelumnya merayakan ulang tahun," kata politisi kelahiran 16 Juli 1951 ini.

Surya pun menegaskan dalam pertemuan itu tak ada pembahasan spesifik.

Masing-masing ketum parpol hanya saling bertukar pikiran terkait konsolidasi politik yang dilakukan pasca pilpres 2019.

Sementara soal pimpinan MPR, Surya sepakat bahwa dalam paket yang diusung harus diisi oleh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, bukan parpol oposisi.

Hal ini disampaikan Surya menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR.

"Kursi MPR idealnya tetap paket partai pengusung pemerintahan Jokowi saat ini," kata dia.

Namun, terkait siapa yang mendapat jatah ketua MPR dan tiga wakil Ketua MPR, menurut dia hal itu belum diputuskan.

Selutuh parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf harus membahasnya lebih lanjut.

"Kalau masing masing mau jadi ketua ya susah," kata bos Media Group ini.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno sebelumnya mengungkapkan alasan tak adanya elite PDIP pada pertemuan di Kantor Nasdem.

Menurut Hendrawan, PDIP sedang fokus menyiapkan acara kongres V yang rencananya digelar pada 8-10 Agustus 2019.

Meski tak ada perwakilan yang hadir, kata Hendrawan, PDIP terus mengikuti bahasan dari silahturahim antarketum partai tersebut.

"Kami sedang fokus pada kegiatan konfercab dan konferda partai jelang Kongres Bali 8-10 Agustus 2019. Meski begitu, kami terus mengikuti silaturahim antarpartai yang sedang berlangsung, dan mendorong komunikasi politik yang konstruktif terus dilakukan," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).

Paloh bertemu Anies

Hari ini, Rabu (24/7/2019) dua peristiwa penting terjadi dalam perpolitikan Indonesia.

Pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Anies yang disebut-sebut punya kans kuat untuk menjadi calon presiden RI pada Pilpres 2024 ini menemui Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta.

Peristiwa kedua, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Keduanya bertemu di kediaman Megawati Jalan Teuku Umar Jakarta.

Tak bahas politik

Anies saat bertemu Paloh mengatakan tak membahas politik.

Ia menuturkan bahwa pertemuan ini murni membahas tentang Jakarta. "Enggak bahas politik. Bahas soal Jakarta saja," ucap Anies di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) dikutip dari Kompas.com.

Anies tiba di Kantor DPP Partai Nasdem pada pukul 11.45 WIB dengan memakai kemeja putih lengkap dengan lencana dan atribut gubernur.

Ketika ditanya mengenai pembahasan bangku partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta pun turut menampik hal tersebut.

"Enggak enggak, pokoknya bahas Jakarta saja," kata dia.