Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posisi Ketua MPR RI kini menjadi rebutan beberapa partai politik.

Tak hanya partai pendukung Jokowi, jabatan Ketua MPR RI juga diincar partai politik pendukung Prabowo Subianto.

Direktur Pusat Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPTIS) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai kursi Ketua MPR tak bisa dijabat sembarang orang.

Selain sosok negarawan, Ketua MPR harus dijabat tokoh yang tidak memiliki kepentingan politik di tahun 2024.

"Ketua MPR bukanlah figur yang punya masalah di masa lalu. Harusnya figur politisi negarawan, bukanlah yang punya ambisi untuk 2024," kata Bayu Dwi Anggono dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Baca: Fakta Terbaru Kasus Narkoba Nunung, 13 Bulan Aktif Konsumsi Sabu dan 3 Orang Masih Diburu Polisi

Baca: Sosok Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Terungkap, Asal Rangkasbitung dan Dipanggil Bang Grandong

Baca: Polisi Berhasil Bongkar Modus Pengiriman Amunisi dan Narkoba untuk KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya

Ia khawatir, jika kursi Ketua MPR dipegang politisi yang memiliki kepentingan politik jangka panjang, kebijakannya akan mencitrakan dirinya.

"Kalau pikirannya cari citra untuk 2024 nanti kebijakannya hanyalah untuknya dan partainya dan masyarakat dipakai untuk mencari suara," katanya.

Ia juga menilai jabatan Ketua MPR berhak didapatkan partai politik manapun.

Termasuk PDI Perjuangan yang otomatis mendapatkan jatah Ketua DPR karena menjadi pemenang pemilu legislatif 2019.

"Tidak ada larangan partai yang bilang sudah dapat jatah ini, ini, ini enggak boleh dapat Ketua MPR," katanya.

Sikap Gerindra

Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.