Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Jutaan ASN Pusat Dipastikan Juga Ikut 'Bedol Deso'
Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.
Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.
"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang. Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.
"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.
Baca: Viral Video Dua Balita Dibuang Ibunya di Pinggir Jalan, Menangis Sambil Memanggil Mama. . .
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).
Baca: Mengenal Egianus Kogoya, Sosok di Balik Konflik Nduga
"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kotanegara)," kata Bambang.
Tanggapan JK
Terkait pemindahan ibu kota ini,
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, salah satu hal yang perlu dikhawatirkan dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah resiko kebakaran.
Pernyataan itu dlontarkan Jusuf Kalla berdasarkan fakta bahwa pulau Kalimantan terdapat banyak lahan gambut yang mudah terbakar. "Kalau di Kalimantan contohnya lahan gambut kan banyak, mudah terbakar," ucap Jusuf Kalla.
Dalam hal pemindahan ibu kota, Jusuf Kalla mengatakan pemilihan ibu kota negara harus dilakukan secara benar dengan mempertingkan hal-hal tertentu.
"Kalau di Kalimantan Timur kan banyak bekas-bekas lubang tambang, jadi semua harus dipilih dengan betul," lanjutnya.