Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Jutaan ASN Pusat Dipastikan Juga Ikut 'Bedol Deso'

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan, Jutaan ASN Pusat Dipastikan Juga Ikut 'Bedol Deso'
KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA
Menteri PAN-RB Syafruddin 

Rupanya Jusuf Kalla juga memikirkan soal proses pemindahan ibu kota negara yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. "Tapi ini ya memakan tempo panjang," ucapnya.

Tak hanya itu, Jusuf Kalla menilai ketersediaan infrastruktur harus menjadi pertimbangan dalam memilih ibu kota negara yang baru.

"Masih dalam kajian, akan bisa baik kalau ada jalannya di mana, ada jembatannya di mana, kalau tidak ada apa-apanya gimana mau dipilih," kata JK.

Tanggapan Kaltim

Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappeda Kaltim menawarkan dua opsi seandainya Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Artinya Bappeda Kaltim yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap dalam mendukung lancarnya program pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan seperti contohnya di Kalimantan Timur.

Disampaikan melalui Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain, mengatakan kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (30/7/2019) sore, tanggapi soal rencara pemindahan ibu kota Indonesia jika di Bukit Soeharto Kalimantan Timur.

Berita Rekomendasi

Apabila nantinya pun, ada lahan Tahura Bukit Soeharto yang akan dipakai untuk perluasan lahan pusat pemerintahan Ibu Kota Baru RI,

Zairin menjelaskan, pemerintah akan menggantinya luasan tersebut ke daerah di sekitarnya.

Misalnya saja, lahan Bukit Soeharto digunakan 25 ribu hektare maka akan diganti seluas lahan yang digunakan tersebut.

Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan Ibu Kota Baru di sana.

"Sebab, itu sudah menjadi ketetapan sejak dulu. Jadi, sekali lagi tidak usah khawatir," tutur Kepala Bappeda Kaltim ini.

Opsi lainnya, disampaikan Zairin, menggunakan Tahura Bukit Soeharto dengan menggunakan sistem pinjam pakai.

Dua opsi tersebut, dibeberkan olehnya, dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan Tahura Bukit Soeharto untuk dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, dengan mengganti lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan Ibu Kota Baru, Republik Indonesia di Bukit Soeharto.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas