TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, apabila ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, maka jutaan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga ikut pindah.

Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.

"Sudah direncanakan, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Syafruddin mengatakan, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat berjumlah sekitar 1 juta orang. Dengan demikian, ada kemungkinan seluruh ASN yang terkait itu juga ikut pindah.

"Iya, iya, sudah kami (rencanakan untuk pindah). Ini di kementerian/lembaga di pusat. Ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya.

Baca: Viral Video Dua Balita Dibuang Ibunya di Pinggir Jalan, Menangis Sambil Memanggil Mama. . .

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La,Surabaya, Senin, (29/7/2019).

Baca: Mengenal Egianus Kogoya, Sosok di Balik Konflik Nduga

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kotanegara)," kata Bambang.

Tanggapan JK

Terkait pemindahan ibu kota ini,

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, salah satu hal yang perlu dikhawatirkan dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah resiko kebakaran.

Pernyataan itu dlontarkan Jusuf Kalla berdasarkan fakta bahwa pulau Kalimantan terdapat banyak lahan gambut yang mudah terbakar. "Kalau di Kalimantan contohnya lahan gambut kan banyak, mudah terbakar," ucap Jusuf Kalla.

Dalam hal pemindahan ibu kota, Jusuf Kalla mengatakan pemilihan ibu kota negara harus dilakukan secara benar dengan mempertingkan hal-hal tertentu.

"Kalau di Kalimantan Timur kan banyak bekas-bekas lubang tambang, jadi semua harus dipilih dengan betul," lanjutnya.

Rupanya Jusuf Kalla juga memikirkan soal proses pemindahan ibu kota negara yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. "Tapi ini ya memakan tempo panjang," ucapnya.

Tak hanya itu, Jusuf Kalla menilai ketersediaan infrastruktur harus menjadi pertimbangan dalam memilih ibu kota negara yang baru.

"Masih dalam kajian, akan bisa baik kalau ada jalannya di mana, ada jembatannya di mana, kalau tidak ada apa-apanya gimana mau dipilih," kata JK.

Tanggapan Kaltim

Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Bappeda Kaltim menawarkan dua opsi seandainya Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dipilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Artinya Bappeda Kaltim yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap dalam mendukung lancarnya program pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan seperti contohnya di Kalimantan Timur.

Disampaikan melalui Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain, mengatakan kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (30/7/2019) sore, tanggapi soal rencara pemindahan ibu kota Indonesia jika di Bukit Soeharto Kalimantan Timur.

Apabila nantinya pun, ada lahan Tahura Bukit Soeharto yang akan dipakai untuk perluasan lahan pusat pemerintahan Ibu Kota Baru RI,

Zairin menjelaskan, pemerintah akan menggantinya luasan tersebut ke daerah di sekitarnya.

Misalnya saja, lahan Bukit Soeharto digunakan 25 ribu hektare maka akan diganti seluas lahan yang digunakan tersebut.

Lahan Tahura Bukit Soeharto tidak akan berkurang dengan adanya pusat pemerintahan Ibu Kota Baru di sana.

"Sebab, itu sudah menjadi ketetapan sejak dulu. Jadi, sekali lagi tidak usah khawatir," tutur Kepala Bappeda Kaltim ini.

Opsi lainnya, disampaikan Zairin, menggunakan Tahura Bukit Soeharto dengan menggunakan sistem pinjam pakai.

Dua opsi tersebut, dibeberkan olehnya, dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menggunakan Tahura Bukit Soeharto untuk dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

Jadi ada dua opsi. Opsi pertama, dengan mengganti lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan Ibu Kota Baru, Republik Indonesia di Bukit Soeharto.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Jika Ibu Kota Pindah, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah