TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Rencananya, keputusan mengenai lokasi tersebut akan disampaikannya pada Agustus mendatang.

"Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantan-nya, Kalimantan yang mana? Nanti kita sampaikan Agustus," kata Presiden di kawasan wisata The Kaldera Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019).

Hingga saat ini, Presiden mengatakan, pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian-kajian pendukung terkait hal tersebut.

"Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet," ucapnya.

Kepala Negara mengakui bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan pengambilan keputusan. Meski demikian, ia berharap agar keputusan terkait lokasi pemindahan ibu kota ini dapat secepatnya diambil.

"Kita tidak ingin tergesa-gesa, tetapi ingin secepatnya diputuskan," tandasnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap perpidahan ibu kota negara ke Kalimantan, Sekretaris Tim DKI Lampung Ary Meizari Alfian mengaku pihaknya cukup prihatin.

"Karena bukan apa-apa risiko terhadap semua aspek berkehidupan berbangsa kita kedepan ini akan mempunyai risiko yang cukup besar," ucapnya, Selasa (30/7/2019).

"Artinya bahwa yang pertama seperti yang sudah kita lakukan dari berbagai kajian di Kalimatan ini mempunyai risiko yang cukup besar."

"Pertama dari kemungkinan konflik horizontal dari aspek penerimaan masyarakat di sana dan pendatang setelah itu kondisi pembangunan," imbuhnya.

Selanjutnya, ketersediaan baik sumber daya manusia, sumber daya material, serta kondisi lahan yang gambut perlu diperhatikan.

"Kemudian masalah pasca perpindahan itu akan memiliki risiko besar terhadap resistensi ASN, karena mereka punya keluarga cukup besar yang akan dipindahkan 800 sampai 1,5 juta dan mereka punya keluarga kalau dibawa ke Kalimantan gak memungkinkan kalau mau ditinggal, biaya mau pulang pergi siapa yang mau tanggung," terangnya.

Besar harapan Ary jika pemerintah memaksakan pindah ke Kalimantan untuk membuka kajiannya.

"Bapenas itu mengeluarkan tujuh kreteria untuk supaya ibu kota pindah terutama terkait ketersedian lahan itu sebagian besar tidak terpenuhi di Kalimantan, salah satu contoh ketersediaan air terus penerimaan aspek sosial grafis masyrakat bisa menerima atau tidak," jelasnya.

"Kemudian mitigasi bencana disana juga kan malah bencana kebakaran setiap tahun terjadi, Jadi tolong hasil kreteria tersebut dijabarkan kepada masyarakat apakah kreteria yang diberikan terpenuhi di Kalimantan," imbuhnya.

Ary menuturkan perpindahan ini tidak bisa dianggap sepele.

"Perlu digaris bawahi perpindahan Ibu kota ini jangan dianggap sepele karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat seluruh Indonesia dan juga martabat kalau sampai salah bukan hanya di nasional di internasional ya dipermalukan," ungkapnya.

Ary mengumpamakan jika pemilihan pejabat ada feet and proper test maka untuk ibu kota juga perlu adanya hal serupa.

"Jangan sampai warga negara kita mengingatkan betul-betul memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya hasil kajian bisa dipertanggungjawabkan (jika di Kalimantan)," bebernya.

Meski demikian, Ary berkeyakinan jika Lampung masih berpeluang menjadi ibu kota negara.

"Karena saya tahu Pak Jokowi gak ada kepentingan pribadi dan keluarga, tapi ini keputusan politik, saya punya keyakinan pak Jokowi akan memilih berdasarkan rasionalitas berdasakan kajian yang dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut legacy beliau kedepan. Saya berharap memutuskan pertimbangan yang matang," sebutnya.

Untuk itu, Ary mengaku pihaknya akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.

"Artinya sampai diputuskan secara resmi oleh pemerintah oleh pak jokowi maupun DPR RI," katanya.

Menurutnya kalau keputusan tersebut sudah dilakukan oleh Joko Widodo nantinya akan disetuji oleh DPR RI.

"Makan nantinya kami coba berjuang mengingatkan keputusan itu, jika yang diambil oleh pak jokowi di Kalimantan, kami ingatkan ke DPR resiko resikonya," ucapnya.

Adapun langkah yang dilakukan pihaknya, kata Ary yakni dengan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.

"Sudah kami kirimkan surat ke presiden untuk kita audiensi, ya itu kita juga akan mencoba mengingatkan pada mahasiswa dan kepada aliansi BEM untuk mengingatkan kepada pemerintah agar tidak salah sangka, perpindahan ini dimensinya luarbiasa dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa kita," tandasnya. (BPMI Setpres/tribunlampung.co.id/hanif mustafa)