Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) akan mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

Apalagi tujuannya agar PTN-PTN mampu masuk dalam 100 besar universitas top di dunia.

"Kehadiran rektor asing secara terbatas dengan target membuat ada universitas di Indonesia menjadi top 100 dunia, itu baik. Era sekarang kita sedang berkompetisi dengan yang lain. Harus mampu menarik SDM terbaik dunia datang dan berkarya di Indonesia," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Rabu (31/7/2019).

Baca: Gerai Geprek Bensu Fatmawati Terbakar, Ruben Onsu Berikan Klarifikasi, Tak Ada Korban Jiwa

Baca: Watsons Gelar Festival Belanja Online, Promonya Mulai Harga Spesial Rp 8 dan Diskon Hingga 88 Persen

Baca: Penggunaan Media Sosial Berlebihan Picu Gangguan Kesehatan Mental

Baca: Tiga Bulan Liga 1 Berjalan, BOPI Bertemu LIB Untuk Evaluasi Kompetisi

Hanya saja, tentu harus disertai syarat yang mengikat berupa Key Performance Indicators (KPI) atau penilaiaan hasil kerja bagi rektor-rektor asing tersebut.

KPI bagi rektor-rektor asing menurut dia, indeks pergurutan tinggi yang dipimpinnya harus naik dalam waktu lima tahun.

"KPI yang tegas dalam lima tahun posisi Univeristas yang ditanganinya indeksnya naik," tegas anggota DPR RI ini.

Keberadaan rektor asing umpama garam bagi masalah di Indonesia.

Karena itu, tidak perlu banyak tapi dapat menjadi contoh.

"Karena budaya dan karakter personal kadang dibentuk oleh lingkungan sekitar," jelasnya.

Selain itu kata dia, rektor-rektor asing itu pun cukup maksimal di lima univeristas percontohan.

"Karena saya yakin ada banyak kualifikasi rektor lokal yang tidak kalah dibanding dari luar negeri. Tapi kita juga mesti terbuka dengan fakta bahwa kualitas memang tidak dapat dikarbit," ucapnya.

Wacana Menristekdikti

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir akan melakukan pemilihan secara khusus dalam mencari rektor luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurutnya, saat ini tim Kemenristekdikti saat ini sedang membahas kriteria apa yang diperlukan dari pemerintah, agar PTN yang dipimpin rektor asal luar negeri mampu mencapai 100 besar dunia.

“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu. Nanti kita cari,” kata Nasir yang dikutip dalam laman seskab.go.id, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Ia menjelaskan, praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Baca: Pansel KPK: Isu Pelaporan LHKPN Diembuskan Pihak Tertentu

Nasir pun mencontohkan, Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

“NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia,” papar Nasir.

Menurutnya, dengan merekrut rektor luar negeri dan dosen luar negeri, diharapkan ranking perguruan tinggi Indonesia dapat meningkat serta berkualitas dunia.

Dirinya melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri untuk bersekolah, termasuk NTU agar mendapatkan pendidikan tinggi terbaik.

“Karena rektor asing dan kolaborasinya yang ada di Singapura, (NTU) bisa mendatangkan mahasiswa dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia ke sana,” ungkap Nasir.

Salah satu aspek yang sering dibahas saat mengundang rektor luar negeri, kata Nasir, adalah gaji rektor asing tersebut yang diperkirakan akan memberatkan anggaran PTN yang dipimpinnya.

Baca: Tahun Depan Pemerintah Ajak Rektor Luar Negeri Pimpin PTN

“Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri, kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi,” paparnya.

Diketahui, pemerintah menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.