Menristek Dikti Sudah Petakan Perguruan Tinggi yang Bakal Diisi Rektor Asing
"Sudah dipetakan. Mulai tahun depan kami jajaki 2-5 perguruan tinggi gunakan rektor asing, mulai 2020-2024," paparnya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenristek Dikti terus mematangkan rencana penggunaan rektor asing di perguruan tinggi di Indonesia.
Setelah Presiden menyetujui wacana tersebut, Menristek Dikti Mohamad Nasir mengaku telah memetakan perguruan tinggi mana saja yang dijajaki menggunakan rektor asing.
Baca: Catatan Kritis Guru Besar UI Atas Rencana Datangkan Rektor dari Luar Negeri
Baca: Wacana Rektor Asing Pimpin Kampus Negeri: Fahri Hamzah dan Mardani Ali Sera Beda Pendapat
Baca: Guru Besar UI: Jangan Sampai Rektor dari Luar Negeri ke Indonesia Karena Tidak Laku di Negaranya
Hal itu untuk mendongkrak peringkat perguruan tinggi Indonesia semakin baik di mata dunia.
"Sudah dipetakan. Mulai tahun depan kami jajaki 2-5 perguruan tinggi gunakan rektor asing, mulai 2020-2024," paparnya saat ditemui di pengambilan sumpah dokter baru ke-227 periode III tahun 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang, Semarang, Kamis (1/8/2019).
Terkait nama-nama perguruan tinggi tersebut, Nasir belum dapat membocorkan. Karena masih dalam tahap pemetaan lebih lanjut.
Namun, ia tak menampik perguruan tinggi yang ditunjuk bisa dari perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), PTN Satker, PTN baru, bahkan perguruan tinggi swasta.
Menurutnya, yang paling siap dan memenuhi standar untuk bisa berpacu di rangking dunia lah yang ditunjuk.
"Intinya mereka yang siap, agar peringkat semakin baik," kata Nasir.
Terkait rektor dari luar negeri, menurut Nasir sudah ada beberapa profesor dari luar negeri yang mendaftar. Di antaranya profesor dari Korea, Amerika dan Inggris.
Khusus untuk profesor dari Korea, bahkan mereka yang sudah meminta.
"Ia mengaku pernah jadi rektor di universitas di Korea. Dulunya kampus biasa, sekarang jadi universitas besar berperingkat bagus."
"Sementara yang dari Amerika dan Inggris, menanyakan teknis penerapannya nanti seperti apa di Indonesia," ujar dia.
Namun pihaknya masih mendalami permintaan para profesor luar negeri tersebut. Menurut Nasir, mereka yang ditunjuk harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik.
Yaitu mendongkrak peringkat perguruan tinggi yang dipimpinnya jauh lebih baik.
"Nanti teknisnya profesor yang ditunjuk, ada kesepakatan dengan kami. Dalam. Jangka waktu berapa tahun harus bisa naik."
"Kalau merasa tak bisa, lebih baik tak usah mendaftar," katanya.
Terkait pendanaan, menurutnya menggunakan anggaran dari pusat. Hal itu agar tidak merusak anggaran yang ada di perguruan tinggi yang sudah ditunjuk.
"Jumlah anggarannya belum ada, kami masih koordinasi dengan Menteri Keuangan," urainya.
Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama mengaku setuju dengan usulan penggunaan rektor asing dari Menristekdikti.
Yos berpandangan bahwa kampus-kampus di Indonesia harus unjuk gigi di peringkat dunia. Termasuk Undip yang sudah berstatus PTN-BH.
"Kalau saya manut saja. Intinya apa yang disampaikan Menteri Nasir saya manut dan setuju," kata dia. (akbar hari mukti)
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul: Menristekdikti Siapkan 5 Perguruan Tinggi untuk Diisi Rektor Asing
Kata Guru Besar UI
Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyuarakan kesamaan posisi dan hak antara rektor dari luar negeri dan anak bangsa sendiri.
Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional ini menanggapi rencana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) akan mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
Penjaringan Rektor pun menurut dia, harus terbuka dan mendapat perlakukan yang sama mulai dari pengiklanan hingga tahap akhir.
Baca: Dua Bersaudara Curanmor Ini Ditembak Polisi, Tak Segan Lukai Korban Yang Melawan
Baca: Joe Taslim Tanggapi Jefri Nichol yang Terjerat Narkoba
Baca: Anak TK di Bandung Tewas Terjepit Gerbang Otomatis di Sekolahnya Saat Lagi Asyik Bermain
Baca: Aksi Koboi di Kuta, Acungkan Senpi dan Tembak Kelompok Pemuda Berujung Pengeroyokan
"Tapi kalau Rektor asing langsung ditunjuk ya tidak fair," tegas Hikmahanto Juwana.
Belum lagi di banyak Anggaran Rumah Tangga Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditentukan bahwa Rektor harus berkewarganegaraan Indonesia.
Sementara kalau PTN Satker atau BLU harus hati-hati karena siapapun Rektor harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu juga jangan sampai karena Rektor tersebut dari luar negeri, perlakuan penggajian menjadi berbeda.
"Kalau demikian berarti nuansa penjajahan dihidupkan kembali. Apakah tepat kalau Rektor asing makanannya berbeda dengan Rektor asal Indonesia? Kan sama saja," ucap Hikmahanto Juwana.
Dia juga mengingatkan jangan ada perasaan bahwa yang dari luar negeri pasti bagus.
"Jangan-jangan rektor yang dari luar negeri itu mau masuk ke Indonesia karena mereka tidak laku di negaranya Atau tenaganya sudah habis dicurahkan di tempat sebelumnya," jelasnya.
Lebih jauh ia berharap Rektor asal Indonesia itu diberi tupoksi yang sama dengan rektor luar negeri.
Karena dia mengisahkan yang dialaminya sendiri ketika mau menjadi rektor sudah repot.
Karena harus kenal sana dan sini.
"Lihat kasus yang baru-baru ini terjadi, Rektor UIN yang harus berhubungan dengan parpol tertentu. Belum lagi ada calon rektor didekati staf khusus Menteri," katanya mencontohkan.
"Nuansa politiknya sangat kental. Nah kalau Rektor asing kalau asal tunjuk kan enak," lanjut dia.
Baca: Penegak Hukum Harus Dilibatkan Tindak Peredaran dan Penjualan Sim Card Zain
Baca: Kata Pengamat Soal Anak Maruf Amin dan Istri Sandiaga Uno Dijagokan Maju Pilkada Tangsel
Di dalam kampus, Rektor asal Indonesia, lanjut dia, tidak hanya berurusan dengan suasana akademik.
Tapi mereka harus hadir pada event-event kementerian, event-event nasional yang pasti keberadaanya hanya untuk mengeksiskan Universitas yang diwakilinya.
"Mungkin kalau rektor asal luar negeri, mereka bisa cuek dan tidak menghadirinya," paparnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau lah ada rektor asal luar negeri, maka dua tahun pertama mereka akan berhadapan dengan resistensi para dosen, tenaga akademik dan mahasiswa.
"Artinya dalam 2 tahun pertama akan mengalami setback," jelasnya.
Kalaulah ada dari luar negeri, imbuh dia, seharusnya Rektor tersebut dari Universitas yang masih muda usianya.
Sehingga bisa kelihatan signifikansi keberadaan rektor tersebut.
"Saya ingin tahu apakah rektor asal Luar negeri yang bergaji tinggi bisa membuat universitas yang muda langsung masuk peringkat dunia," kata dia.
Dia ingin tahu juga apakah dengan dana yang terbatas, apakah bisa mereka mengangkat peringkat universitas.
"Bahkan saya mau tahu dengan minimnya koleksi di perpustakaan dan ketiadaan fasilitas laboratorium bisa menaikkan perangkat Universitas?" tegasnya.
Terkahir, dia memberikan catatan penting, kalaupun ada Rektor asal luar negeri, maka calon rektor tersebut harus pernah memimpin universitas yang masuk dalam 10 besar di dunia.
"Jangan sekedar hidung mancung dan ras tertentu yang dijadikan. Intinya track record harus jelas," tegasnya.