TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi santai soal Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang 'digoda' Partai Nasdem untuk diboyong untuk Pilkada DKI Jakarta 2022.

Hasto tidak memberikan pernyataan tegas apakah setuju atau menolak pinangan NasDem untuk memboyong kader PDI Perjuangan itu ke Jakarta.

Ia hanya mengatakan, dalam mekanisme internal, PDIP memprioritaskan mendorong kader sendiri sebagai calon kepala daerah.

"Kalau bagi PDIP mendorong kepala daerah memang kita prioritaskan dari dalam kader partai sendiri, itu yang kami dorong," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Baca: Keluarga Minta Maaf Atas Aksi Abah Grandong yang Makan Kucing

Baca: Agung Hercules Tutup Usia Setelah Setahun Berjuang Melawan Kanker Otak

Hasto mengatakan, PDIP memiliki instrumen untuk melihat respons masyarakat terkait calon kepala daerah.

Ia pun menyebut, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menempatkan calon melalui sistem kaderisasi partai bukan mencomot kader lain.

"Jadi kami menempatkan calon-calon kepala daerah sebagai proses kelembagaan sistemik dari dalam partai melalui sekolah partai bukan dari dengan cara mengambil dari kader lain," kata Hastom

Ia pun menegaskan, memiliki komunikasi baik dengan Nasdem sebagai partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo di Pilprea 2019.

"Komunikasi ini kami intens, para sekjen ada komunikasi di antara ketua fraksi ada komunikasi," jelas Hasto.

Sebelumnya, Partai Nasdem melirik Risma dan berminat untuk memboyongnya memimpin Jakarta pada 2022 mendatang.

'Pinangan' Nasdem ini disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus.

Ia menyatakan, dengan pengelolaan Kota Surabaya selama ini, Risma dianggap cocok untuk memimpin DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2022 mendatang.

Hal itu diungkapkan Bestari, di pada saat studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF (intermediate treatment facility), di Balai Kota, Surabaya.

"Masalah sampah (di Jakarta) ini bisa selesai kalau bu Risma pindah ke Jakarta. Apakah ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat?" kata Bestari, Senin (29/7/2019).