Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dokter gigi Romi Syofpa Ismae tak mau begitu saja menyerah untuk mengembalikan status kelulusannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sebelumnya dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Ditemui di Kantor Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Menteng Square Apartement, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) siang, dokter gigi Romi menegaskan dirinya memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, tidak seperti yang dituduhkan pihak Pemkab Solok Selatan.

Ia mengatakan kondisi paraplegia atau lemah otot tungkai yang dialaminya usai melahirkan di tahun 2016 tak menghalanginya untuk terus mengabdi melayani masyarakat sebagai dokter gigi.

Dirinya tak menampik bahwa pembatalan kelulusannya secara sepihak tersebut tak hanya menyakiti hatinya tetapi juga anak dan suaminya.

Baca: Pemprov DKI Jakarta Hentikan Bantuan Bagi Pencari Suaka

Baca: Agung Hercules Meninggal Dunia, Indra Bekti Ungkap Rasa Kehilangan yang Mendalam

Baca: PDI-P Undang Prabowo Hadiri Kongres Kelima di Bali

Bahkan ia teringat perjuangan suaminya untuk memperkeras jalan agar dirinya tetap bisa bertugas sebagai pegawai tidak tetap (PTT) di Puskesmas Solok Selatan setelah dirinya mengalami musibah tersebut.

“Perlu diketahui bahwa Puskesmas tempat saya bertugas masih terpencil dan akses jalannya masih berupa tanah, dan saya harus mengeluarkan tenaga ekstra keras untuk mendorong kursi roda saya melalui jalan tanah tersebut.”

“Lalu suami inisiatif untuk memperkeras jalan, dibeton supaya saya bisa pulang dan pergi sendiri. Jarak rumah saya dan Puskesmas hanya beberapa meter,” ungkap dokter Romi sambil meneteskan air mata.

Baca: Junior Tennis Summer Camp 2019 Pesertanya Membludak Bikin Terkejut Paquita Widajaja

Baca: Kemendagri: Kami Tidak Laporkan Hendra Tapi Peristiwa Jual Beli Data Kependudukan

Dokter Romi pun mengaku dirinya dan suami menggunakan uang pribadi untuk memperkeras jalan tersebut.

“Kan seharusnya dilakukan pemerintag, tapi kami tidak masalah yang penting saya tetap bisa mengabdi sebagai dokter gigi,” imbuhnya.

Ia pun menceritakan kembali kronologi munculnya pembatalan kelulusannya sebagai CPNS.

Awalnya dokter Romi bertugas sebagai pegawai tidak tetap atau PTT dokter gigi yang bertugas di Puskesmas Taruna di Solok Selatan sejak 2015 hingga 2017.

Namun sayang, di tahun 2016 dirinya mengalami paraplegia atau lemah otot kaki usai dokter Romi melahirkan.

“Saya sempat mengajukan surat pengunduran diri tapi pimpinan puskesmas hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan mendukung saya untuk terus bekerja,” jelasnya.

Lalu tahun 2018 dirinya mengikuti tes CPNS untuk mengisi posisi dokter gigi melalui formasi umum karena formasi khusus untuk disabilitas tidak tersedia.

Romi berhasil membuktikan dirinya layak diterima sebagai CPNS karena berhasil melalui tes administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan bahkan di seleksi kompetensi bidang dirinya berhasil meraih peringkat pertama.

“Lalu saat pemberkasan saya sudah melampirkan surat keterangan sehat dari RSUD dan mengikuti semua tahapan mulai dari pemeriksaan jantung, paru-paru, mata, gigi, darah, dan pemeriksaan internal lainnya. Memang ditemukan adanya kelemahan otot kaki saya dan kemudian saya diusulkan untuk konsultasi dengan bagian okupasi, lalu keluar keterangan layak bekerja dengan limitasi.”

“Dan memang kelemahan saya tak menghalangi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal itu didukung oleh pimpinan puskesmas dan Dinas Kesehatan Solok Selatan,” ceritanya.

Tanggal 18 Maret 2019 dirinya dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS.

Namun, seminggu berselang dirinya mendapat kabar bahwa kelulusannya dianulir secara sepihak.

“Hal itu menghancurkan hati saya, suami, dan anak saya. Padahal saya sempat bertekad untuk semangat menjalani terapi agar bisa berjalan kembali,” katanya.

Banyak upaya sudah dilakukan Romi dengan bantuan berbagai pihak untuk mengembalikan status kelulusannya.

Hingga akhirnya dirinya tiba di Jakarta untuk mengadu pada Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan terakhir bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Bahkan dirinya sempat mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

“Perjuangan ini kami lakukan bukan hanya untuk saya tapi untuk semua wanita penyandang disabilitas. Jangan sampai ada lagi disabilitas yang tidak boleh ikut tes CPNS formasi umum, seharusnya boleh kalau memang kita punya kompetensi untuk bersaing dengan yang lain,” pungkasnya.

Mengadu kepada Moeldoko

Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael, Kamis (1/9/2019) mengadu ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko atas nasib CPNS-nya yang dicabut karena difabel.

Dengan mengadu pada Moeldoko, dokter asal Sumatera Barat ini berharap agar status CPNS-nya bisa ‎dikembalikan dan dia mendapatkan keadilan.

"Alhamdulilah apresiasi yang luar biasa. Ami (sapaan dokter Romi) kesini berharap keadilan buat Ami dan keluarga, terutama anak dan suami untuk bisa hak Ami dipulihkan lagi," ujar Romi saar ditemui di kantor KSP, Jakarta.

Romi juga menegaskan dirinya ingin membuktikan bahwa ia mampu bekerja ditengah keterbatasan. Walau harus duduk di kursi roda, Ami yakin dia dapat memberikan pelayanan dan pengabdian yang maksimal.

Baca: Karding: Menteri Harus Lebih Gila dari Presidennya

"Ami tidak ingin kondisi seperti ini, ini kehendak Allah. Ami buktikan, Ami mampu bekerja walau duduk di kursi roda. Ami ‎memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Pemda Solok Selatan," tegasnya.

Terakhir Romi meminta Pemda Solok Selatan bisa menerima dirinya menjadi PNS karena dia mampu membuktikan bekerja dengan baik.

"Terimalah Ami kembali, dengan kerendahan hati Ami," singkatnya lirih.

Menanggapi itu, Moeldoko menjelaskan Romi telah mengikuti seleksi CPNS sesuai standart. Apabila kesehatan jasmani dan rohani dihadirkan sebagai alasan, Moeldoko ‎merasa semestinya itu tidak dikaitkan dengan disabilitas.

Baca: Disinggung Beda Tim Teknis dengan Tim Pendahulu, Ini Jawaban Polri

"UU Disabilitas sangat jelas, memberikan hak seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-haknya," tegas Moeldoko.

Diketahui Romi telah mengikuti serangkaian tes CPNS 2018 di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dia bahkan dinyatakan lolos menjadi calon pengisi formasi dokter gigi pada Desember 2018.

Tapi saat pembagian surat keputusan, kelulusan Romi dianulir dengan alasan ada kendala kesehatan. Romi dinilai tidak sehat jasmani karena kedua tungkai kakinya lemah dan menggunakan kursi roda.