Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan Jawa Timur agar naik kelas dengan menjadi mitra pemerintah.

Menurut dia, para pelaku UMKM di Kota Pasuruan perlu mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program makan siang gratis.

"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," kata Misbakhun dalam acara ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik’ di Kota Pasuruan, Kamis (28/11/2024). 

Baca juga: Gelombang Pertama, Bank BUMN Mulai Hapus Utang 70 Ribu Pengusaha UMKM Sesuai Arahan Prabowo

Misbakhun bilang, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Hal tersebut sejalan dengan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu menyebut program tersebut merupakan peluang besar bagi para pelaku UMKK.

"Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan para pelaku UMKM yang berminat menjadi mitra pemerintah segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.

"Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting," katanya.

Misbakhun menambahkan, hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah ialah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP. 

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan pemerintah memiliki peluang sama. 

"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," tuturnya. 

Pada kesempatan sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa. 

Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.

“Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparans dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata politikus muda Golkar itu.