Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Dorong Masyarakat Ajukan Gugatan ke PLN

"Silakan gugat PT PLN. Mungkin bisa mengajukan class action, gugatan wanprestasi, atau gugatan-gugatan lainnya,” kata Rolas Sitinjak

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Dorong Masyarakat Ajukan Gugatan ke PLN
HandOut/Istimewa
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak memberikan tanggapannya atas padamnya listrik di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Banten, Lampung, dan sebagaian Jawa Tengah yang terjadi Minggu (4/8/2019) siang lalu yang berdampak pada kerugian masyarakat dan pelaku usaha. 

Rolas mempersilakan masyarakat menggugat PT PLN (Persero).

“Kami malah mendorong masyarakat melakukan gugatan. Silakan gugat PT PLN. Mungkin bisa mengajukan class action, gugatan wanprestasi, atau gugatan-gugatan lainnya,” kata Rolas Sitinjak di Jakarta, Senin (5/5/2019).

Menurut lelaki yang juga berprofesi sebagai advokat ini, aksi pemadaman tersebut membuat sejumlah kerugian dari urusan pribadi, terganggunya kegiatan usaha, dan terhentinya pelayanan publik seperti transportasi publik, telekomunikasi, sistem pembayaran dan jasa keuangan.

Menurutnya, apabila konsumen atau masyarakat mengalami tunggakan maka segera diputuskan sambungan listrik oleh PLN. Karenanya, dia meminta sikap adil yang fair play.

“PLN harus mengevaluasi dan memperbaiki kembali managemen resiko dan sistem kedaruratannya juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhun juta konsumen, termasuk pelaku usaha,” sebut lelaki disertasi Doktor Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta mengenai pemidanaan terhadap korporasi pelanggar UU Perlindungan Konsumen.

Rolas membeberkan, hak konsumen tenaga listrik diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dia bilang, salah satu hak konsumen tenaga listrik yaitu mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Sedangkan kompensasi ganti rugi akibat gangguan listrik diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero).

Pemerhati sekaligus tokoh perlindungan konsumen ini pun berharap adanya pengaturan sidang penyelesaian sengketa secara cepat

. “Kalau kita lihat misalnya dari hukum acara keperdataan bisa sangat lama. Sebagai pelaku usaha, apalagi ‘pelat merah’ tentu bisa menjamin hak-hak konsumen,” sergahnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
  Loading comments...

Berita Terkait :#Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas