TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 - 2015 Abraham Samad menilai Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK perlu melibatkan masyarakat luas dalam melacak rekam jejak Calon Pimpinan KPK.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap Pansel tidak hanya cukup menggandeng delapan institusi pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi media mengenai “Perlindungan Pegawai KPK dan Pegiat Antikorupsi Dalam Proses Pemilihan Pimpinan KPK” di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya No.25, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (7/8/2019).

"Tracking rekam jejak itu, yang disampaikan pansel kepada publik bahwa meminta dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, menurut saya itu harus diperluas. Agar keterlibatan publik jauh semakin luas. Misalnya melibatkan masyarakat madani. Siapa itu? Organisasi-organisasi non pemerintah, kampus, dan lain sebagainya. Menurut saya ini yang kurang. Jadi harus secara luas agar informasi yang diterima itu lengkap," kata Samad.

Selain itu, menurutnya, jika Pansel Capim KPK hanya melibatkan institusi pemerintah maka infromasi mengenai integritas kandidat tidak akan lengkap.

Baca: Mayat Bayi Ditemukan di Kolam Ikan di Kampung Rajapolah

Untuk itu, menurutnya Pansel Capim KPK harus melakukan pelibatan publik secara luas untuk menjaring informasi berkaitan dengan para kandidat tersebut.

"Jadi kalau dia berharap informasi mengenai integritas seseorang itu hanya didapatkan dari lembaga resmi pemerintah misalkan polisi, kejaksaan, pengadilan, bnn, dan lain sebagainya maka hasilnya menurut saya tidak lengkap. Oleh karena itu dia (pansel) harus melakukan pelibatan publik secara luas untuk menjaring informasi berkaitan dengan capim itu sendiri. Itu penting," kata Samad.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, Mantan Pimpinan KPK periode 2011 - 2015 Abraham Samad, dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso.

Diberitakan sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menjawab kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai 40 nama kandidat tidak memuaskan publik.

Baca: Menhan: Jika Benar Simpatisan HTI, Taruna Akmil Enzol Bakal Diberhentikan

"Pansel memang bukan alat pemuas ICW. Pansel mempertanggungjawabkan kerjanya kepada presiden, bukan kepada ICW atau koalisi ini-itu," ujar Anggota Pansel Capim KPK Hendardi kepada pewarta, Senin (6/8/2019).

Sebelumnya, panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menggandeng delapan lembaga sekaligus guna menelisik rekam jejak 40 peserta capim KPK yang lolos tes psikologi.

Terlebih pada 8-9 Agustus nanti, mereka akan mengikuti seleksi lanjutan.

Anggota Pansel DIani Sadia Wati mengatakan kedelapan instansi itu yakni; KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanan (PPATK), dan Dirjen Pajak.

"Kami akan mengirimkan rekam jejak kepada delapan instansi tersebut," tutur Dian Sadia, Senin (5/8/2019) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Baca: Anies Larang Trotoar Jadi Lokasi Jualan Hewan Kurban, Kok Kepala Satpol PP Tak Bolehkan?