Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menteri Siti Nurbaya Ingatkan Arahan Presiden Soal Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

“Presiden, mengingatkan bahwa kita sudah pernah melalui masa suram bencana Karhutla tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Menteri Siti Nurbaya Ingatkan Arahan Presiden Soal Pencegahan dan Pengendalian Karhutla
Ist
Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya 

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo yang telah dikemukakan Kepala Negara sudah sangat jelas dan tegas dalam Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang digelar Selasa (6/8).

“Presiden, mengingatkan bahwa kita sudah pernah melalui masa suram bencana Karhutla tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai terulang lagi,” ujar Menteri Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu (8/8).

Meski banyak tantangan, lanjut Siti, kita pada akhirnya berhasil mengatasi Karhutla bersama-sama pada tahun 2016, 2017, dan 2018, ditunjukkan dengan jumlah hotspot yang terus berkurang dibandingkan tahun 2015. Kini di 2019 tantangan Karhutla datang lagi, “Ayo...kita selesaikan bersama!,” ajak Menteri KLH.

Lebih lanjut Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pengendalian Karhutla tidak hanya menjadi tanggungjawab satu instansi saja, tapi menjadi tanggungjawab kita semua. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia swasta, ataupun masyarakat. Semua harus mengambil peran aktif mengatasi kejadian serupa terus berulang, karena dampaknya sangat merugikan rakyat banyak.

Baca: Ditinggal Pergi Ibu, 3 Bersaudara di Boyolali Andalkan Nafkah dari Kakak yang Tinggal di Purwodadi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan tegas terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yaitu jangan menunggu api membesar. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/8/) pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019.

“Saya minta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota, berkolaborasi, bekerja sama dibantu Pemerintah Pusat. Kepada Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD, usahakan jangan sampai kejadian kita baru gerak. Api sekecil apa pun segera padamkan,” kata Presiden Jokowi.

Rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), serta sejumlah gubernur, bupati dan wali kota daerah rawan karhutla.

Berita Rekomendasi

Penegakan Hukum

Mengenai penanganan Karhutla, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, KLHK melalui Manggala Agni terus bekerja tiada henti di lapangan bersama Satgas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, BNPB, Pemda, dunia swasta, serta dibantu masyarakat, guna memadamkan api di titik-titik rawan.

Pihaknya juga pasti akan melakukan penegakan hukum lingkungan bilamana ada ditemukan ada pihak-pihak pemegang izin yang lalai menjaga kawasan.

Baca: Wali Kota Surabaya Bakal Hadiri Kongres V PDIP di Bali, Simak Responsnya Saat Ditanyai Masuk Partai

“Ingat selalu pesan penting Bapak Presiden: Cegah api membesar, padamkan selagi kecil. Jaga gambut kita. Jaga lahan dan hutan kita. Jaga lingkungan sekitar kita. Jaga Indonesia kita dari bencana Karhutla,” ujar Siti Nurbaya.

Diingatkan lagi mengenai apa yang diinginkan Presiden Jokowi, Menteri Siti Nurbaya menegaskan ,“ Bapak Presiden bilang masing-masing sudah ada tugasnya. Utamakan pencegahan, dan jajaran KLHK akan terus melaksanakan tugas dalam monitoring, pemadaman darat bersama POLRI, TNI dan BPBD serta Masyarakat Peduli Api. Operasi Terpadu dilakukan dan koordinasi tingkat lapangan. Gakkum dilanjutkan dan secara khusus teknik pertanian olah tanah tanpa bakar, akan saya dikoordinasikan kepada Menteri Pertanian.”

Lebih jauh diungkapkan Menteri Siti, Presiden juga memberi warning soal titik panas yang naik 69 % pada periode Januarai sd Juli 2019 dibandingkan 2018, merupakan gambaran indikasi sebagai instrumen warning. Presiden memberika n warning kepada semua aparat yang haris dipeehatikan dan kita laksanakan saja.

“Saya sendiri aktif untuk konunikasi terus dengan daerah. BNPB juga kerja keras ke lapangan dan jajaran BPBD. Kepala BMKG juga baim dengan informasi penting untok kontrol langkah berdasarkan cuaca dan proyeksi cuaca ke depan, dan terutama untuk saya untuk kontrol pergerakan asap lintas negara yang sampai pagi ini belum ada asap lintas negara,” ungkap Menteri Siti.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas