TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar kongres mereka di Bali pekan ini, salah satu keputusan terpenting disebut sebenarnya tinggal menunggu ketok palu: Megawati Soekarnoputri kembali didapuk menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng.

Hingga kini belum ada orang yang dianggap mampu menyamai kharisma Mega, yang menjabat orang nomor satu PDIP sejak 1999.

Salah satu pendiri PDIP menilai tak adanya regenerasi kepemimpinan berpotensi menjadi bom waktu bagi partai yang memenangkan tiga dari lima pemilu pasca reformasi ini.

Adapun menurut pakar politik, PDIP sebenarnya menghadapi dilema besar dalam menyerahkan estafet dari Mega ke politikus yang lebih muda.

Baca: OTT KPK Terhadap Kader PDIP Nyoman Dharmanta saat Kongres PDIP 2019

Baca: Alasan Megawati Sebutkan Nama Ahok dalam Pidatonya di Kongres V PDIP di Bali

Mega dan PDIP diibaratkan sebagai dua sisi dalam sekeping uang, oleh Eros Djarot.

Eros adalah penyokong partai banteng pada era reformasi yang mengundurkan diri tahun 2002 karena berselisih dengan Mega.

Meski begitu, Eros menilai peran dan figur Mega sebenarnya melampaui partai yang dikelolanya.

"Megawati itu PDIP, PDIP itu Megawati. Mega tanpa PDIP tetap Mega, tapi PDIP tanpa Mega bukan PDIP sebagaimana yang kita pahami sekarang," kata Eros kepada BBC Indonesia pekan lalu.

Sekitar awal tahun 2000-an, kata Eros, Mega sebenarnya mendorongnya maju dalam pemilihan calon ketua umum baru PDIP.

Dengan kata lain, menurutnya, Mega saat itu ingin PDIP tumbuh menjadi partai modern yang tak tergantung pada satu figur semata.

Belakangan, versi Eros, Mega berubah pikiran dan kembali maju sebelum akhirnya kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDIP tahun 2005.

Selama periode itu, sejumlah politikus PDIP mundur dan dipecat karena berselisih pandangan dengan Mega.

Gerakan Pembaruan PDIP yang sempat dibentuk pun bubar.

Selain Eros, beberapa politikus yang keluar dari PDIP di antaranya Roy BB Janis dan Dimyati Hartono.

"Upaya mengganti Mega tidak akan ada. Dulu saya mengajukan diri jadi ketua umum karena disuruh Mega, tapi dia berubah pikiran dan maju lagi."

"Sebenarnya upaya ini juga untuk menjadikan dia sebagai simbol ibu bangsa, bukan sekedar simbol PDIP," kata Eros.

Menurut Eros, peran vital yang terlalu lama dipegang Mega bakal menyulitkan politikus lain mengelola PDIP.

Ia berkata, kader PDIP tidak memiliki kesempatan menjaga stabilitas partai sebelum Mega akhirnya turun takhta.

"Kalau selama Mega hidup ada transformasi kepemimpinan, mungkin hanya akan muncul goncangan kecil."

"Tapi kalau ketiadaan Mega karena kehendak Yang Maha Kuasa, goncangan itu akan sangat terasa karena tidak ada satupun kader yang punya kharisma memimpin partai besar yang terdiri dari banyak kelompok, dari Islam, Kristen, hingga simpatisan partai lama," tutur Eros.

Rustriningsih, eks politikus PDIP yang mundur tahun 2013, menyebut kebijakan partai banteng sebenarnya tidak sentralistik di tangan Mega.

Namun aspirasi berjenjang dari kader di tingkat bawah dianggapnya kerap kandas di tangan 'orang-orang dekat Mega'.

Rustriningsih mengklaim 30 tahun menjadi kader PDIP sebelum keluar setelah hiruk-pikuk pencalonan gubernur Jawa Tengah.

"Dikatakan sangat sentralistik, tapi juga banyak informasi yang diserap, tapi dari pihak mana, apakah itu bebas nilai atau tendensius."

"Hak berpendapat memang diberikan, tapi keputusan ditentukan segelintir partai, ujungnya semua di ketua umum, tapi sangat bergantung orang-orang di sekitarnya," kata Rustriningsih.

Apa kata PDIP?

Penilaian Eros ditampik Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP PDIP. Ia berkata, regenerasi di internal partainya berjalan mulus. Kader PDIP yang kini memegang jabatan publik, dari bupati bahkan presiden disebutnya sebagai bukti.

"Sekarang muncul generasi muda yang menjadi pemimpin di pusat dan daerah, seperti Puan, Ganjar, termasuk Jokowi pun bagian dari regenarasi itu," ujarnya.

Walau begitu, Andreas menyebut peran Mega belum dapat dialihkan kepada kader lain. Menurutnya, pengalaman Mega menahkodai PDIP melewati rezim Orde Baru dan memenangkan partai banteng dua pemilu terakhir sulit dibantah.

Atas dasar itu pula, kata Andreas, 514 kepengurusan PDIP dari tingkat paling rendah hingga provinsi kembali mendukung Mega pada kongres tahun 2019.

"Tidak ada ketua partai yang dapat menandinginya: dua kali menang pilpres dan pileg. Partai lain masih sibuk soal siapa ketua umum, tapi capaian suara kurang. PDIP tidak ada persoalan sama sekali."

"Dilihat dari banyak aspek, Mega masih sangat layak. Kader partai meminta Mega dikukuhkan lagi secara aklamasi. Suaranya bulat," tutur Andreas.

Beberapa partai politik lain menggelar pemilihan ketua umum lewat mekanisme terbuka.

Golkar menyelenggarakan konvensi sejak 2004. Demokrat sempat menggelar pemilihan ketua umum terbuka tahun 2014, tapi batal menetapkan kemenangan Dahlan Iskan.

Sementara PKS dan PPP memiliki lebih dari satu calon ketua umum dalam pemilihan terakhir yang mereka gelar.

Bagaimana peluang Risma, bahkan Jokowi?

Eros Djarot menyebut pernah muncul kesepakatan tak tertulis di internal PDIP bahwa pengganti Mega harus trah alias keturunan Soekarno.

Namun ia menilai keputusan itu belum terang-benderang: keturunan langsung atau penerus daerah sang proklamator.

"Pengertian trah itu apa, garis partriaki? Artinya Guntur (kakak laki-laki Mega)? Atau sekedar darah, berarti Puan atau Prananda berpeluang," ujar Eros.

Bagaimanapun, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, dua anak Mega, dianggap belum cukup modal menggantikan ibu mereka di tampuk kekuasaan PDIP.

Mada Sukmajati, dosen ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, menyebut keduanya tidak punya legitimasi untuk memimpin partai banteng.

"Kepemimpinan Mega tidak semata mengandalkan status trah Soekarno, tapi juga perlawanan menghadapi kekuasaan otoriter Orde Baru. Itu legitimasi penguatnya," kata Mada.

Kalaupun Mega kembali menjadi ketua umum hingga lima tahun ke depan, Mada menilai PDIP harus sudah memikirkan dan menyiapkan calon pemimpin mereka berikutnya.

Namun hingga saat ini, stabilitas internal dan capaian partai dalam pemilu disebut Mada masih lebih penting bagi PDIP.

Ia berkata, prestasi anjlok Golkar di tengah pertarungan terbuka merebutkan kursi ketua umum merupakan preseden yang dihindari PDIP.

"Percuma jadi partai modern tapi kinerja elektoral tidak bagus dan tidak berkontribusi dalam kebijakan pemerintah."