TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai wajar bila PDIP meminta jatah kursi menteri paling banyak untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf nanti.

Karena menurutnya, PDIP merupakan pemenang Pemilu Legilatif 2019 dan mendapatkan kursi palin banyak di parlemen.

"Sesuai dengan jumlah kursi PDIP di parlemen dan PDIP adalah pemenang pileg, saya kira permintaan kursi paling banyak adalah hal yang wajar," katanya di Kompleks Parlemen, Jumat, (9/8/2019).

Hanya saja menurutnya meski PDIP paling banyak, komposisi menteri tetap harus proporsional.

Karena kata Irma, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf bukan hanya PDIP saja, melainkan ada partai-partai lainnya termasuk NasDem.

"Ada banyak partai (pengusung), baik yang punya kursi di parlemen maupun yang tidak punya kursi," katanya.

Baca: Jawab Pernyataan Megawati, Jokowi Janji Jatah Menteri untuk PDIP Terbanyak

Dalam menyusun kabinet, Jokowi juga menurut Irma harus memperhatikan keinginan partai pengusung yang tidak memiliki kursi di parlemen. Mulai dari Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Karena pada dasarnya semua (partai) bergerak masif dengan keringat untuk memenangkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Karena itu teman-teman yang nggak punya kursi juga harus dipikirkan. Saya kira itu yang jadi pemikiran Nasdem," katanya.

Baca: Bupati Ini Menyamar Jadi Pelanggan PSK, Keluar Masuk Lokasi Prostitusi, Temuannya Mengejutkan

Partainya sendiri menurut Irma menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dalam menentukan komposisi kabinet.

Nasdem tidak pernah meminta-minta, baik itu jumlah maupun pos kementerian yang ingin diduduki.

"Kalau Nasdem sendiri engga pernah minta-minta karena kami tidak ingin membebani presiden. Berapapun yang diberikan presiden kami akan terima dan posisi apa pun yang disampaikan akan kami laksanakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, secara balk-blakan meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partainya diberi jatah kursi menteri yang paling besar diantara kelompok politik lainnya.

Hal itu secara terbuka disampaikan Megawati di dalam pidatonya di pembukaan kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019).

Acara itu turut dihadiri Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan Wapres terpilih periode berikutnya Maruf Amin, dan para ketua umum parpol koalisi plus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Awalnya Megawati bercerita bagaimana dirinya menjaga partainya untuk selalu konsisten dengan perjuangan. Selama 10 tahun memerintah, Presiden SBY selalu menawari dirinya agar bergabung ke pemerintahan.

Caranya adalah dengan tawaran kursi menteri. Dan setiap kali juga Megawati selalu menolak.

Megawati mengaku anak-anaknya di partai menggerutu kepadanya saat melakukan penolakan itu. Sebab sudah susah berjuang agar menjadi pemenang pilpres, namun tak pernah mendapat apapun.

"Saya omong, kalau elo kepengen jadi menteri (dengan cara seperti itu, red), keluar dari PDIP. Ora patekhen (bahasa jawa saya takkan kehilangan, red)," kata Megawati.

Namun, Megawati berpaling ke Jokowi. Menurutnya, Jokowi mesti memberikan jatah kursi menteri kepada kader PDIP.

Sebab partainya sudah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang, red) 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'. Endak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati yang disambut riuh teriakan para kader PDIP.

"Iya dong. Orang yang tak dapat kemenangan saja minta. Horeeeeeee," teriak Megawati sambil mengepalkan kedua tangannya di hadapan dada.

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Megawati yang disambut teriakan gemuruh dari kader.

Orang Nomor Dua 

Megawati Soekarnoputri resmi menahkodahi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024.

Baca: Prestasi Hasto Kristiyanto untuk Megawati

Megawati dipercaya oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) secara aklamasi untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu.

Setelah Megawati resmi menjadi Ketua Umum, lalu siapa yang akan dipilihnya sebagai orang nomor 2 atau Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan pengganti Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, posisi Sekjen akan ditentukan langsung oleh Megawati.

Sebab, siapapun kader PDI Perjuangan harus siap ketika dipilih oleh Ketua Umum untuk bertugas di partai.

Baca: Jawab Pernyataan Megawati, Jokowi Janji Jatah Menteri untuk PDIP Terbanyak

"Itu tergantung ibu ketua umum. Nanti kalau Ibu ketua Umum melihat kalau ini selama periode ini dan penugasan. Kita ini kan petugas partai, di mana pun ditugaskan adalah hal yang biasa," ucap Andreas Hugo di lokasi Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).

'Makanya beda, kongres yang dilakukan PDI Perjuangan sejak ketika mulai tahun 1999, 2000 sampai sekarang," ucap Andreas.

Andreas membeberkan maksud jika kepengurusan termasuk jabatan Sekjen dipilih langsung oleh Ketua Umum.

Hal ini sebagai trandisi yang dilakukan partai sejak kepengurusan tahun 1999.

Baca: Spesialnya Prabowo di Kongres PDIP, Disambut Riuh, Kursi Spesial hingga Disapa Megawati di Panggung

Hal itu dilakukan untuk menghindari 'gesekan' antar kader dan tidak gegabah dalam menenentukan sosok untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP.

"Kita tidak sibuk rebutan ketua umum, terus kemudian siapa posisi di mana. Karena yang memilih itu, memilih ketua umum, dan ketua umum yang memutuskan. Anda ada di mana? Selesai, tidak perlu ada kasak - kusuk," kata Andreas.

Ia pun tak mau menakar siapa sosok kuat yang bisa menggantikan posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP.

Menurut Andreas, semua kader partai layak dipilih oleh Megawati sebagai orang nomor 2.

"Kalau layak. Siapa saja. Ini masalah siap atau tidak. Tinggal ibu perlu siapa ada di mana, siapa ada di mana," ungkap Andreas.

Meski demikian, Andreas menyebut, tak menutup kemungkinan jika Hasto Kristiyanto kembali menjadi orang kepercayaan Megawati."Bisa jadi," sebut Andreas.

Ia pun tak mau berspekulasi jika jabatan wakil sekretaris jenderal bisa beranjak sebagai sekretaris jenderal PDIP.

"Dulu sekjen Pak Sabam, abis itu Pak Alex litaay. Kemudian, Pak Pramomo, Pak Tjahjo. Ga ada tuh," tutup Andreas.

Hasto Siap

Politikus PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kesiapannya bila ditunjuk kembali menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

"Dalam konteks sejarah partai kita harus siap ditugaskan apa pun, jadi anak ranting itu juga tidak kalah terhormat, karena Ibu (Megawati) selalu menegaskan sebagai petugas partai kita punya tanggung jawab yang sama, kewajiban yang sama dalam menjaga citra partai," ujar Hasto di lokasi Kongres V PDIP, Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).

Pemilihan sekjen dan struktur kepengurusan periode 2019-2024 akan dilakukan saat Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali.

"Kalau urusan sekjen atau anak ranting itu kita tidak pernah membedakan pangkat politik," tambah Hasto.

Baca: Bicara Kapasitas Ketua DPR, Puan Ngaku Raih Suara Terbanyak di Pileg

Baca: PDIP Minta Jatah Menteri Paling Banyak, Politisi NasDem: Wajar Tapi Harus Proporsional

Hasto menegaskan bahwa sebagai ketua umum PDIP, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan struktur pengurus partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Segala sesuatu nanti Ibu Ketua Umum yang mengatur di dalam kewenangan beliau sebagai formatur tunggal," terang Hasto.

Diketahui, kepengurusan DPP PDI-P periode 2015-2019 telah didemisioner bersamaan dengan pengukuhan Megawati sebagai ketua umum, Kamis (8/8/2019) malam.

Setelah itu, kepengurusan periode 2019-2024 akan dipilih oleh Megawati. Rencananya, struktur pengurus partai akan diumumkan pada Sabtu (10/8/2019).