Respons Agus Rahardjo Sikapi Tudingan KPK Kental dengan Radikalisme
Ketua KPK Agus Rahardjo membantah tudingan yang menyebut lembaga yang dipimpinnya kental dengan komponen radikalisme.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo membantah tudingan yang menyebut lembaga yang dipimpinnya kental dengan komponen radikalisme.
Agus Rahardjo menilai tudingan tersebut terlalu jauh dari kenyataan.
"Saat kami masuk kepengurusan masjid di KPK sudah ada di bawah kendali kami, juga khatib-khatib yang khotbah saat salat jumat, kami datang dan kami bisa mengontrolnya," kata Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).
KPK selama ini menurut Agus merupakan lembaga yang mengakomodasi semua agama.
"Yang jumatan ibadah di masjid di KPK, yang umat kristiani melakukan ibadah oikumene. Jadi rasanya terlalu jauh kalau KPK termasuk kelompok radikal," katanya.
Baca: Sebelum Cokok Nyoman Dhamantra, KPK Sudah Lakukan Kajian Terkait Bawang Putih Sejak 2017
Baca: I Nyoman Dhamantra Tidak Melawan Saat Dicokok KPK di Bandara Soekarno-Hatta
Baca: Kejadian Aneh Kerap Dialami Keluarga Ruben Onsu, Sarwendah Cerita Mobilnya Ditabrak di Tempat Parkir
Tidak mungkin baginya untuk buru-buru mendakwa individu yang bercelana di atas mata kaki sebagai individu yang radikal.
"Itu tindakan yang kaitannya dengan perilaku sehari-hari dan juga kami kontrol," ujarnya.
Pansel calon pimpinan KPK periode 2019-2023 berencana bertemu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pansel Calon Pimpinan KPK meminta bantuan dua lembaga mengecek rekam jejak calon.
Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.
Pansel Calon Pimpinan KPK meminta bantuan dua lembaga mengecek rekam jejak calon.
"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya kesana," kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Baca: Kronologi KPK Tangkap Anggota DPR I Nyoman Dhamantra, Bermula Dari Pusat Perbelanjaan Hingga Bandara
Baca: Cabut dari Manchester United, Romelu Lukaku Patahkan Rekor Transfer Inter Milan 10 Tahun Lalu
Hal serupa disampaikan Anggota Pansel Hamdi Muluk.
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia itu mengatakan, ideologi radikal saat ini sudah masuk ke berbagai sektor mulai dari lembaga pendidikan hingga Badan Usaha Milik Negara.
"Itu sebabnya kita minta bantuan BNPT juga melakukan tracking. Jadi semua calon yang masuk, kita perlakukan sama. Siapapun dia, tolong di-tracking apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal," kata Hamdi Muluk.
