Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan sosok Kepala Negara alias Presiden RI dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti Pemilu tahun 1999.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi memandang usulan tersebut sama saja merampas hak publik.

Malahan menurutnya, jangan sampai proses demokrasi yaBamsoet Usul Presiden Dipilih MPR, Pengamat: Itu Sama Saja Merampas Hak Demokrasi Publikng sudah dibentuk dan dimatangkan oleh para pendahulu bangsa, kemudian kembali diotak-atik tanpa punya dasar kuat.

Apalagi sistem Pemilu saat ini sudah disepakati dalam konstitusi dan secara kontinu dijalankan.

"Justru mengambil hak publik dengan cara presidennya diambil alih melalui pemilihan tidak langsung. Ini yang jadi PR bersama bagaimana proses pemilihan tidak kembali diotak-atik," ungkap Veri di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Usulan Bamsoet soal Presiden dipilih oleh MPR berangkat dari tiga hal. Pertama, sistem Pilpres dinilai terlalu memakan biaya besar dan jauh dari kata efisien. Kedua, berkaca dari Pilpres kemarin, banyak ancaman soal perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat yang makin tajam.

Baca: Survei Cyrus Network : 72 persen Responden Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah

Ketiga, usulan dari mekanisme pemilihan seperti itu secara langsung dapat mengembalikan marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Dari tiga poin latar belakang Bamsoet, Veri menilai para tokoh yang duduk di kursi pemerintahan seharusnya fokus pada bagaimana membuat penyelenggaraan Pemilu lebih efisien, damai, dan demokratis.

Tiga poin tadi juga tidak tepat bila dijadikan sebagai dasar mengubah sistem yang telah ada. Pekerjaan rumah para politisi sesungguhnya adalah bagaimana mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dengan benar.

Bukan malah berpikir lewat cara praktis, dengan menarik pemilihan presiden menjadi kewenangan MPR.

"Nggak bener kalau pilpres dipilih oleh MPR. Soal pertimbangan itu juga tidak tepat, kalau berdasarkan bahwa lebih efisien, trus soal polarisasi dan sebagainya. Justru inilah proses demokrasi yang harus ditata. Oleh karena itu cobalah bikin evaluasi yang bener soal pemilunya, bukan urusannya ditarik ke MPR," pungkas Veri.

Diketahui, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melempar usulan agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR," kata Bambang dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Pertimbangan itu didasari pada rumit dan mahalnya biaya penyelenggaraan Pilpres.

"Ini pertanyaan publik. Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja," imbuh dia.