Soal Ketua MPR, PDIP Ingin Ada Musyawarah Mufakat Semua Partai Politik
Yasonna Laoly berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan posisi ketua MPR dari semua partai politik di tanah air.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan posisi ketua MPR dari semua partai politik di tanah air.
"Ya kami serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh musyawarah mufakat dulu, jangan ada voting lah, karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Ketua bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan PDIP itu menilai, pemilihan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR yang sudah pasti diduduki partai pemenang Pemilu.
"Kalau di MPR tidak demikian, maka musyawarah saja. Serahkan pada seluruh partai politik yang ada, tidak hanya koalisi tapi semua partai politik untuk duduk bersama," papar Yasonna.
Menurutnya, penentuan ketua MPR yang dilakukan secara musyawarah mufakat semua partai akan lebih baik karena hasil keputusan bersama dan hal ini perlu dibicarakan oleh pimpinan partai.
"Biarlah nanti mereka, pimpinan-pimpinan partai aja yang bicarakan itu (untuk musyawarah mufakat)," ucap Menteri Hukum dan HAM itu.
Baca: Mulai dari Basarah Hingga Yasonna Masuk Bursa Calon Pimpinan MPR dari PDIP
Baca: Perseteruan Selesai, Yasonna Anggap Arief Wismansyah Sebagai Adik
Baca: Terungkap, Sosok Ini Disebut-sebut Bakal Gantikan Steven Paulle di Persija Jakarta
Tak ada untungnya untuk rakyat
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyayangkan ada elite partai politik memberi usulan penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang.
Indria Samego menegaskan usulan elite Partai politik yang meminta penambahan pimpinan MPR RI tidak ada nilai kepentingannya bagi rakyat.
Pun tak ada kaitannya dengan efektivitas kerja kelembagaan MPR itu sendiri.
"Gak ada yang penting buat rakyat dan efektivitas kerja kelembagaan," tegas Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Senin (12/8/2019).
Usulan tersebut, menurut dia, akan semakin membuat buruk citra partai politik di mata masyarakat.
"Semuanya hanya usulan parpol yang menunjukkan tidak membaiknya fungsi partai," jelas Indria Samego.
Bagi dia, MPR RI itu adalah lembaga yang berpikir dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai politik.
