Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan sebaiknya TNI memberhentikan yang bersangkutan. Sebab, Mahfud menduga Enzo sejak awal tak memenuhi prasyarat untuk menjadi bagian dari TNI.

‘”Kalau menurut saya, iya dong ( dicopot ), menurut saya ( Enzo ) tidak memenuhi syarat dari awal itu, melanggar prasyarat kalau memang gerakannya seperti itu. Tapi terserah TNI lah mau diapain," ujar Mahfud. 

Sementara itu, Satya, Wakil Ketua Komisi DPR RI, meminta agar Panglima TNI jangan hanya bisa memviralkan tetapi perlu melakukan investigasi yang lengkap. 

"Dalam hal ini, kalau memang terbukti, Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI dan sebagai Pimpinan sidang Pantukhir harus berani  menterminasi keputusan yang dibuatnya," kata Satya.

Diselidiki

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyatakan TNI akan meneliti kembali soal Enzo Zenz Allie yang lolos taruna akademi TNI dan diterpa isu terlibat organisasi yang sudah dilarang di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurutnya, pihak TNI akan melakukan penelitian personel secara bertahap untuk mengetahuinya.

"Di TNI itu mengenal penelitian personel yang bertahap dan berlanjut. Jadi itu nanti akan terlihat dan diikuti dari waktu ke waktu. Apalagi dalam pendidikan itu akan diikuti dengan baik," kata Moeldoko kepada detikcom usai memberikan Studium Generale pada mahasiswa baru Tahun Akademik 2019/2020 di Unair, Surabaya, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Sabtu (10/8/2019).

"Suatu saat orang-orang yang yang memiliki catatan-catatan itu pasti ketahuan. Kalau itu nyata-nyata pasti akan dikeluarkan. Apalagi di pendidikan. Itu pasti," terang Moeldoko.

Sedangkan menanggapi pendapat bahwa TNI kecolongan, Moeldoko menjelaskan bahwa semua bisa terjadi.

Sebab, hal-hal seperti itu tidak bisa dideteksi secara psikologi.

"Ternyata pada suatu saat nanti ada anak yang terlanjur masuk atau kecolongan kita, bisa itu terjadi. Karena psikologi itu sulit melihat orang-orang yang contohnya ini yang biasa nyuri. Itu sulit dilihat dan tidak bisa dilihat di psikologi dan biasa kita di taruna juga sering terjadi begitu," ujarnya.

"Nah, begitu mereka di kampus Akademi Militer maka saat itu akan dikeluarkan. Jadi maknanya adalah penelitian personel itu berjalan terus-menerus di lingkungan TNI," tambahnya.

Ia mencontohkan, TNI pernah juga kecolongan saat ada orang-orang yang masuk taruna tetapi terindikasi berpaham ideologi komunis.