Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menanggapi terkait dengan kabar banyaknya warga Kabupaten Nduga yang trauma dengan aparat sehingga memilih mengungsi akibat konflik militer dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Andika menegaskan, jawabannya terkait hal tersebut berdasarkan aspek pembinaan dan bukan dalam konteks operasi karena yang berwenang untuk itu Mabes TNI.

Andika mengatakan, jika memang warga di sana komplain karena apa yang dilakukan oleh pihak TNI AD, maka pihaknya memiliki keinginan untuk memperbaiki diri selama alasan mereka menyatakan keberatan logis dan realistis.

Baca: PROFIL Lengkap Jenderal Andika, KSAD yang Berani Pasang Badan untuk Enzo Zenz Allie

Hal itu disampaikannya di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat pada Selasa (13/8/2019).

"Yang jelas kalau memang mereka komplain kalau kita melakukan apa, kita pun punya keinginan, good will, untuk memperbaiki diri. Tapi kalau memang tidak ada apa-apa kemudian juga mereka terus komplain. Ya harus ada dasarnya dong. Harus realistis dan logis saja. Apa yang sudah kami lakukan di sana, apa keberatan mereka, dan seterusnya," kata Andika.

Baca: Patok BIG Terpasang di Sotek Penajam Paser Utara, Warga Menduga Patok Penanda Ibu Kota Baru RI

Baca: Barbie Kumalasari Tanggapi Psikis Anak Galih Ginanjar, Kakak Fairuz: Hati-hati loh Kalo Ngomong

Baca: Ratu Sosialita Sumsel Tilap Rp 2,1 M demi Gaya Hidup: Suami Sopir Bergaji Rp 1,5 Juta Ikut Adukan

Baca: Ratu Sosialita Sumsel Tilap Rp 2,1 M demi Gaya Hidup: Suami Sopir Bergaji Rp 1,5 Juta Ikut Adukan

Ia pun menegaskan, kehadiran TNI Angkatan Darat di Nduga sama seperti kehadiran pihaknya sama seperti kehadiran pihaknya di tempat lain.

"Yang jelas kami hadir di sana sama seperti di tempat lain kok. Tidak kemudian kami di sana melakukan tindakan yang berbeda. Sama sekali tidak," kata Andika.

Diberitakan sebelumnya, Konflik akibat kontak senjata antara aparat TNI polri dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal Kabupaten Nduga pada 26 Februari 2019 menyebabkan warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi.

Diperkirakan sekitar 2.000 warga mengungsi yang tersebar di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga dan kabupaten Wamena.

Jumlah pengungsi pelajar SD, SMP, SMA sebanyak kurang lebih 600 orang yang terdata di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga sedangkan di Kabupaten Wamena belum diketahui secara pasti karena kondisi pengungsi berada di keluarga atau suku masing-masing.

Begitu pula dengan jumlah pengungsi dewasa dan kelompok rentan lainnya masih belum bisa didata karena kondisi keamanan serta masyarakat yang masih merasa takut untuk berkomunikasi dengan pihak di luar sukunya atau keluarganya.

Kementerian Sosial memastikan seluruh bantuan tahap II selesai terkirimkan pekan ini.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah menerima laporan dari tim Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang menyatakan seluruh bantuan tahap II akan diterbangkan ke kabupaten Wamena, pekan ini.

"Kepastian pengiriman bantuan itu didapat setelah tim PSKBS melakukan koordinasi dengan aparat keamanan,dinas propinsi papua dan dinas kabupaten wamena. Selanjutnya tugas dinas kabupaten Wamena mendistribusikannya," kata Agus di Jakarta, dalam keterangannya, Senin (22/7/2019).

Agus menjelaskan penanganan pengungsi korban konflik kabupaten Nduga harus melibatkan semua unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan TNI/Polri. Pemerintah dalam menangani pengungsi tersebut sangat berhati-hati karena sangat berbeda dengan penanganan pengungsi korban bencana alam.

"Dengan kerjasama semua unsur maka masalah yang dihadapi pengungsi dapat terselesaikan,"jelas Mensos.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengakui saat ini pemerintah mengalami kendala dalam melakukan pendataan pengungsi akibat konflik di kabupaten Nduga.

Kendala tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang berada di rumah kerabatnya.

"Banyak dari mereka yang tinggal di rumah kerabatnya di Wamena. Hal ini menyulitkan identifikasi mereka," jelas Harry.

Harry menambahkan berdasarkan laporan yang diberikan kodim 1702 Jayawijaya disebutkan pengungsi di kabupaten tersebut sudah kembali kerumah keluarga masing-masing. “Di Kabupaten Jayawijaya sudah tidak ada lagi pengungsi,” tegas harry.

“Dari laporan itu juga disebutkan tidak ada penghentian bantuan kepada pengungsian di Kabupaten Lanijaya. Pemkab Lanijaya terus menyalurkan bantuan logistik ke pengungsian disana,” imbuhnya.

Laporan Kodim tersebut, dikatakan Harry telah menjawab pemberitaan yang menyebutkan adanya pengungsi meninggal akibat tidak ada penanganan dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah mempertanyakan sumber pemberitaan tersebut.

"Dinas Sosial Kabupaten Wamena menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan korban meninggal dunia," tegas Harry.

Harry meminta media dan masyarakat tidak serta merta begitu saja percaya terhadap kabar adanya pengungsi yang meninggal dunia karena tidak adanya bantuan.

Bantuan terhadap pengungsi akibat konflik bersenjata di propinsi papua terdiri dari dua tahap dengan nilai Rp740.449.000.

Tahap pertama yang telah disalurkan berupa sebanyak 50 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terdiri dari 10 ton lewat Jayapura, 10 ton ke distrik Mbua, distrik Yal, distrik Mbulmu Yalma dan 30 ton melalui Kabupaten Wamena. Bantuan ini telah diserahterimakan kepada pemda Kabupaten Nduga.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sembako pada tahap pertama kepada pengungsi korban konflik Nduga. Sembako tersebut terdiri dari supermi sebanyaj 1.680 karton,gula pasir sebanyak 9.520 Kg, minyak goreng 9.873 liter, garam 19.200 bungkus, ikan kaleng 9.550 bungkus, kopi 9.550 bungkus dan beras 50 Kg.

Harry menambahkan bantuan tahap II terdiri dari perlengkapan bermain sebanyak 250 paket, perlengkapan belajar anak sebanyak 250 paket, perlengkapan olahraga 30 paket, perlengkapan kebutuhan kelompok rentan (balita, lansia, kebutuhan khusus) sebanyak 850 paket.

“Semua bantuan tersebut saat ini sudah berada di gudang dinas sosial propinsi papua dan siap diterbangkan ke Wamena,” tambahnya.

Selain telah memberikan bantuan makanan dan kebutuhan lainnya kementerian sosial juga telah memberikan bantuan layanan dukungan psikososial (LDP) pada bulan februari yang lalu.

Kemensos RI telah melakukann asesmen kegiatan layanan dukungan psikososial. Hasil asesmen tersebut antara lain menyatakan kebutuhan yang cukup mendesak selain kebutuhan dasar adalah pelayanan kesehatan karena penyintas banyak yang mengalami luka-luka akibat berjalan kaki dari Kab Nduga ke Kab Jayawijaya.

“Asesmen dilakukan terhadap penyintas usia anak sekolah SD sampai SMA dan guru yang mengajar di sekolah darurat di Gereja Kingmi, Distrik Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua,” kata Harry.

Hasil asesmen juga menunjukan adanya kesulitan petugas dalam melakukan pendataan pengungsikarena tidak adanya penampungan khusus.

Mereka tersebar di rumah sanak saudara sehingga tidak terpantau pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Untuk kondisi sekolah yang ada berdasarkan hasil asesmen menunjukan kondisi sekolah darurat yang terbuat dari terpal dan kayu kurang memadai sebagai tempat belajar dan mengajar, mengingat sebagian anak akan menghadapi Ujian Nasional.