Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan bahwa komposisi menteri merupakan hak preogatif presiden. Partai-partai pengusung sebaiknya tidak mengklaim posisi menteri tertentu.

Parpol pendukung menurutnya hanya bisa mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi bahwa kalau ada keinginan ya usulkan saja, contoh kayak PDIP usulkan lebih dari yang lain ya sah-sah saja, engga ada masalah. Kan tergantung presidennya, ya kan," ujar Oesman Saptadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/8/2019).

Oesman Sapta mengatakan hingga kini Presiden Jokowi belum membeberkan jatah partai bagi setiap Parpol Pengusung. Adapun bila ada politisi yang menyebut sudah ada pembagian jumlah kursi menteri, menurutnya ngawur.

Baca: Sebut Esemka Terkenal, Menperin : Kita Lihat Barangnya Kapan Keluar

Baca: Perpres Kendaraan Listrik Atur TKDN Sebesar 35%, Menperin : Insentif Menarik

Baca: PAN Usul Ada Penambahan Pimpinan MPR, PKB: Tergantung Kesepakatan

Baca: Prediksi Skor Persib Bandung vs Borneo FC Liga 1 2019, Live INDOSIAR Pukul 18.30 WIB

"Saya belum percaya ya, karena apa, presiden itu selalu menjaga perasaan orang-orang lain. Jadi kalau sudah ada bocoran, bagian tukang bocorinnya itu biasanya orang-orang ngawur karena presiden ga gampang dibocorin," katanya.

Sebelumnya sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan bahwa sudah berkomunikasi dengan Jokowi mengenai kabinet mendatang. Dari komunikasi tersebut ia mengaku sudah mengetahui jumlah jatah menteri bagi PPP. Hanya saja untuk pos kementeriannya belum diberitahu.

" Sudah (jumlahnya), tapi rahasia," kata Arsul, Jumat, (9/8/2019).

Menurut Arsul Presidenlah yang akan menentukan kabinetnya nanti, mulai dari struktur hingga kompisisi kabinet dari masing-masing Parpol.

"Kalau soal jumlahnya ya itu biar Presiden yang menentukan sebagai pemegang hak prerogatif," katanya.