Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Amandemen UUD 1945 Ancam Sosok Presiden Baru di 2024

Wacana menghidupkan kembali GBHN yang dikemas dalam perubahan amandemen UUD 1945 dikhawatirkan berdampak pada penerapan sistem demokrasi Indonesia.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengamat: Amandemen UUD 1945 Ancam Sosok Presiden Baru di 2024
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dikemas dalam perubahan amandemen UUD 1945 dikhawatirkan berdampak pada penerapan sistem demokrasi Indonesia.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah pada tahapan pesta demokrasinya.

Dimana pemilihan presiden ke depan tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan menjadi kewenangan MPR.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi menyebut momentum Pemilu 2024 bakal menjadi ajang tokoh-tokoh baru bermunculan untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca: Jaksa Dakwa Mantan Dirut Krakatau Steel Terima Uang Rp 156 Juta

Baca: Penuh Haru, Momen Bahagia Sarwendah Pertama Kali Dipeluk & Dipanggil Bunda oleh Betrand Peto

Baca: Caleg Pekalongan Ini Diarak ke Gedung DPRD Usai Sempat Ingin Jual Ginjal Demi Lunasi Utang Kampanye

"Ini endingnya justru pada Pemilu dipilih tidak langsung. Karena apa, 2024 momen baik bagi bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh politik baru, muda. Sudah berapa periode kita dihadirkan pada tokoh politik yang 4L lo lagi, lo lagi," kata Veri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Ia mengira, ada maksud terselubung terhadap wacana perubahan amandemen UUD 1945.

Berita Rekomendasi

Salah satunya demi menghambat munculnya tokoh baru untuk maju sebagai calon presiden.

Veri yakin para elite politik sebenarnya paham bahwa tahun 2024 dipastikan muncul sosok baru nan muda.

Baca: Ini Tujuh Fakta-fakta Video Vina Garut, Mulai dari Sosok Pemeran Wanita Hingga Praktik Jual Beli

Tapi bukannya bersiap menyambut sosok tersebut, mereka justru melempar wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi yang punya kewenangan memilih presiden, tanpa melibatkan rakyatnya.

"Soal wacana pemilihan presiden tidak langsung dalam agenda terselubung amandemen konstitusi. Ketika muncul gagasan ide baik akan ada tokoh baru udara segar dalam perpolitikan kita, tapi justru elite politik itu berpikirnya presiden di pilih MPR, karena MPR sebagai lembaga tertinggi," kata dia.

Respons Jusuf Kalla


Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun Jusuf Kalla memberikan catatan, jika wacana itu serius diterapkan, tidak mengubah sistem ketatanegaraan yang telah ada.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas