TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BUMN dan BUMDes memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keduanya merupakan salah satu ujung tombak negara dalam mengakselerasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun sayangnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam tubuh BUMN maupun BUMDes.

Hal tersebut menjadi bahasan pokok diskusi bertajuk 'Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa' di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (12/8/2019). Diskusi diinisiasi organisasi Rumah Milenial Indonesia.

Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, tema tersebut diangkap sebagai bentuk kegelisahan dari generasi milenial terhadap pembangunan BUMN dan BUMDes.

Dijelaskan Sahat, topik ini dibahas di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi oleh BUMN, antara lain Pertamina menghadapi permasalahan kebocoran minyak dan gas di Laut Jawa.

Baca: Banyak Petinggi BUMN Ditangkap KPK, Perusahaan Pelat Merah Dianggap Tak Patuhi Jokowi

Kemudian peristiwa padamnya listrik di hampir separuh Jawa pada tanggal 4 Agustus lalu serta laporan keuangan Garuda Indonesia yang bermasalah dan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan dan OJK.

"Selain itu persoalan radikalisme di dalam tubuh BUMN menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir dimana diduga ada simpatisan HTI yang menjabat posisi strategis di dalam struktur BUMN. Kami berharap di periode mendatang, Pak Jokowi memilih Menteri BUMN yang serius membenahi BUMN agar terhindar dari virus radikalisasi dan korupsi," tegas dia melalui keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2019).

Hadir dalam Seminar ini Taufik Madjid (Dirjen PPMD Kemendes), Fadjroel Rachman (Komisaris PT. Adhi Karya), Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI) KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriyah PBNU), Hotasi Nababan (Pemerhati BUMN), Saddam Al-Jihad (Ketum PB HMI), Agus Herlambang (Ketum PB PMII), dan Irendra Radjawali (Inovator 4.0).

Menurut Fadjroel Rachman, radikalisme sudah lama menjadi penyakit karena masuk kepada generasi muda melalui dunia kampus. Selain itu, radikalisme juga masuk menyusup ke dalam institusi pemerintahan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.

"Selain BUMN, radikalisme juga masuk mempengaruhi insititusi negara seperti Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk melawan gerakan radikalisme ini dibutuhkan pendekatan luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja. Karena itu, Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan bibir radikalisme yang ingin menghancurkan Indonesia," ujarnya.

Sementara Budiman Sudjatmiko ikut menyampaikan pentingnya memberantas radikalisasi dan korupsi di dalam tubuh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara.

"Ini adalah tugas sejarah zaman kita. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua orang yang cinta negara dan cinta masa depan anak cucunya. Kita harus sama-sama mengembalikan semua milik negara kepada seluruh anak bangsa. Baik kekayaannya maupun nilai-nilainya yang bebas dari korupsi maupun cuci otak yang mengganggu tujuan kita bernegara Indonesia berdasar Pancasila," katanya.

KH. Ahmad Ishomuddin dari PBNU menyampaikan bahwa sejak berdirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia terus-menerus menghadapi ujian yang berat dan besar layaknya penyakit, yakni intoleransi dan radikalisme yang bisa berkembang menjadi terorisme.

"Radikalisme dan intoleransi merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia. Siapa pun masyarakat yang intoleran patut ditindak tegas. Kaum radikal yang menentang Pancasila harus diberantas karena bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara," tegasnya.

Hotasi Nababan sebagai pemerhati BUMN menyampaikan bahwa BUMN juga harus lebih memperhatikan masyarakat lokal utamanya dalam mengerjakan proyek di daerah.

"BUMN yang menguasai seluruh proyek hingga ke tingkat daerah dapat menyebabkan lesunya perekonomian lokal. Peran swasta yang ada di daerah dalam pembangunan juga penting dalam mendukung perekonomian lokal," katanya.

Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad menyampaikan tentang apa yang dicita-citakan Bung Karno, yaitu Pancasila diharapkan menjadi ideologi dunia. Ideologi Pancasila kemudian menjadi moderasi terhadap ideologi-ideologi lain.

"Ide kreativitas dari tenaga-tenaga muda masih dibutuhkan saat ini. Penting untuk organisasi seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI maupun PMII untuk kembali masuk ke kampus sebagai tempat mahasiswa belajar nasionalisme dan kebangsaan. Namun untuk kelompok radikal harus kita atasi dan hadapi bersama," tegasnya.