TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Anggota tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Theo Hasegem, menilai pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyebut agar pihak TNI-Polri melakukan serangan balik ke Kelompok Kriminal Bersenjata yang telah membunuh anggota polisi Briptu Heidar keliru.

Theo menilai, pernyataan JK tersebut justru tidak menyelesaikan konflik yang ada di Papua.

Theo bahkan menilai pernyataan JK tersebut bisa menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak.

Hal itu disampaikan Theo usai konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2019).

"Apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla terkait serangan balik ini sebenarnya suatu kekeliruan yang dibicarakan Pak Jusuf Kalla. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan secara serius. Artinya kalau kita duduk bersama itu kita bisa dialog untuk penyelesaian masalah. Bukan justru malah memerintahkan serangan balik. Kalau serangan balik itu justru banyak korban. Karena ini perintah seorang nomor dua di Indonesia, dan itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi, maka negara ini bisa menjadi sorotan habis-habisan karena itu perintah, sekalipun Presiden tidak sampaikan. Akan lebih banyak korban, masyarakat sipil maupun TNI/Polri," kata Theo.

Untuk itu ia berpendapat agar pemerintah pusat mengajak para tokoh Gereja dan sejumlah masyarakat yang vokal untuk berdialog dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang sudah ada.

Baca: Ibu Kriss Hatta Beberkan Kriteria Calon Menantu, Sebut Artis Cantik Ini Tidak Penuhi Syarat

"Saya pikir, pimpinan seperti tokoh gereja, orang yang vokal di sana, perlu diundang duduk bersama kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan," kata Theo.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus Anggota tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Theo Hasegem, mengatakan setidaknya sudah ada 182 orang masyarakat sipil, dan Anggota TNI-Polri tewas sejak peristiwa pembantaian karyawan PT Istaka Karya di distrik Mugi, Nduga, Papua pada 2 Desember 2018 silam.

Selain menyampaikannya di depan awak media, Theo juga menyebut data itu tercantum dalam Laporan Dugaan Korban Kekerasan Pelanggaran HAM Kabupaten Nduga Tahun 2018-2019 yang dibuat oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

"Total korbannya itu ada sekitar 184. Dari 184 itu dua masih hidup. Jadi total yang meninggal itu 182. Satu orang diduga masih hidup dan satu masih hidup. Yang diduga masih hidup itu seorang anak kecil berusia satu tahun yang diduga disandera oleh militer. Itu sedang ditahan di Pos Mugi. Itu belum kita masukan ke dalam kategori meninggal. Tapi dia diduga madih hidup," kata Theo saat konferensi pers di Kantor Amnesty International Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu (14/8/2019).

Ia mengatakan, pihaknya sangat tidak setuju yang namanya menghilangkan nyawa manusia. Setiap orang punya hak hidup yang sama sehingga tidak seorang pun yang punya kewenangan untuk menghilangkan hak hidup seseorang.

Baca: Elite PDIP: Sudah Sangat Terlambat Demokrat Ingin Gabung Ke Koalisi Jokowi-Maruf

Theo juga mengatakan pihaknya punya keprihatinan terkait anggota TNI dan Polri dalam peristiwa ini.

"Sejak tanggal 2 Desember ada 18 orang yang menjadi korban jiwa. Kami juga sudah bawa karangan bunga bagi teman-teman yang sudah dieksekusi oleh kelompok Goliath Tabuni," kata Theo.

Terkait dengan Anggota TNI dan Polri yang menjadi korban dari pihak OPM, ia berpandangan sebagai manusia para amggota TNI-Polri juga punya hak hidup yang sama sebagai warga negara yang perlu dihargai dan dihormati.