TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dan Pengdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua P Sembiring mengunjungi Kabupaten Nduga, Papua, pada 13 Agustus 2019 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, kedua jendral berbintang dua tersebut menggelar pertemuan dengan Bupati Nduga dan tokoh masyarakat setempat.

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengaku bila pada kesempatan tersebut, ia dan pangdam ingin meluruskan pernyataan bupati yang meminta pasukan TNI-Polri ditarik dari daerah tersebut.

• 56 Jendral Dimutasi, Mayjen TNI Yosua Sembiring Ditarik dari Papua, Suami Bella Saphira Siap Pensiun

• Wapres Jusuf Kalla Perintahkan TNI-Polri Serang Balik KKB Papua dan Sebut Tidak Akan Melanggar HAM

• Yang Unik pada Rotasi Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen Yosua dan Joppye Ternyata Satu Angkatan

Ia mengakui, bila selama ini ada perbedaan persepsi antara pihak keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut, ia ingin mendengar langsung penjelasan bupati dan para tokoh masyarakat mengenai situasi di Nduga.

• Sedang Berlangsung Live Streaming Tira Persikabo Vs Bali United, 1-0 untuk Serdadu Tridatu

Menurut dia, perlu adanya penyamaan persepsi agar konflik sosial di Nduga bisa segera berakhir dan pembangunan bisa dijalankan kembali.

"Ini supaya bisa ada kesamaan dan solusi untuk masyarakat banyak yang selama ini katanya mengungsi dan lain-lain, kami bisa tahu. Setelah ini, kami akan turunkan tim untuk mengecek apakah betul ada kampung yang dibakar, kan (informasinya) selama ini baru dari satu pihak saja," tutur dia.

Rodja juga menyatakan, harus ada jaminan keamanan dari Pemerintah Kabupaten Nduga bila mereka meminta pasukan TNI-Polri ditarik dari wilayah tersebut.

• Meriahnya POKSI 2019, Mensos Ikut Balap Karung, Didi Kempot Turut Menghibur

"Beliau sampaikan TNI-Polri non-organik harus ditarik, jadi saya bilang (ke bupati), bapak bisa beri jaminan tidak kepada masyarakat, terhadap anggota TNI-Polri yang sedikit di sana, atau mereka bisa jadi sasaran nanti, apa maksudnya," kata dia.

Ia mengklaim, dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Nduga Yarius Gwijangge telah bersedia untuk lebih komunikatif terhadap aparat.

"Saya minta maaf bapak-bapak, yang berikutnya kita akan komunikasi," kata Rodja, menirukan ucapan bupati.

Lapor Ketua DPR

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya semenjak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

• Jadi Duta Lingkungan, Dengarkan Pesan Tantri Kotak: Waktunya Sadar Lingkungan dan Memperbaiki Alam!

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.

Data Kementerian Sosial mencatat, saat ini setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat.

Di antara pengungsi ini tercatat 53 orang dilaporkan meninggal.

• VIDEO: Bermodus Jastip, Paket Sabu Diselundupkan Lewat Barang Mewah

Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.

Data relawan menyebut, pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.

Dialog Pemerintah dan OPM

Namun, data tersebut dibantah Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem.

Theo mengatakan, warga pengungsi yang meninggal dunia mencapai 182 orang, 92 di antaranya anak-anak dan balita.

"Jumlah warga pengungsi yang meninggal 182 orang. itu semua sudah kami klarifikasi dan identifikasi. Setiap ada yang meninggal itu kami terima laporan dan itu kami tahu persis. Nama-nama itu kami sudah klarifikasi satu satu atas nama itu," ujar Theo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

• Ruben Onsu Bertekad untuk Tak Ingin Lagi Menerima Teror Mistis di Usia Barunya

Data menyebut sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi. Pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan dari mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, di dalam satu rumah atau honai bisa berisi antara 30-50 orang

Menurut Theo, para pengungsi yang meninggal dunia rata-rata disebabkan lapar dan sakit.

Kondisi tempat pengungsian di hutan-hutan jauh dari kata layak untuk jadi tempat tinggal, apalagi untuk bayi dan anak-anak.

• Terdengar Suara Jeritan Mengerikan Saat 3 Polisi Terbakar Hidup-Hidup di Cianjur

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat enggan untuk menerima bantuan dari pemerintah. Sebab, operasi militer yang dilakukan oleh TNI/Polri mereka anggap seperti perang antarsuku.

Sementara, kata Theo, ada peraturan adat yang melarang warga menerima bantuan dari pihak luar, musuh atau pihak yang sedang bertikai.

"Sebenarnya mereka sangat membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan," kata Theo.

Theo sendiri sepakat dengan usul penarikan pasukan TNI/Polri dari Nduga agar tidak terjadi kontak senjata dengan OPM.

• VIDEO: Zaskia Sungkar Selalu Menang Lomba Makan Kerupuk di Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Theo menilai, jalan dialog antara pemerintah dan OPM sangat mungkin dilakukan untuk mengakhiri krisis di Nduga.

"Mereka merasa takut tindakan-tindakan aparat dan OPM, sebab kalau sudah kontak senjata itu kan masyarakat juga bisa kena," tutur Theo.

"Jadi mereka memilih untuk pindah. Masyarakat itu sebenarnya takut dua-duanya, takut OPM dan takut TNI, karena mereka sudah kontak senjata, jadi masyarakat juga bisa kena," kata dia.

Penulis: Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kapolda dan Pangdam ke Nduga, Bupati Minta Maaf