Jaksa Agung Buka Suara soal Tuduhan Kejaksaan jadi Alat Politik Parpol
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah anggapan bahwa selama ini Kejaksaan Agung dan kejaksaan dijadikan alat politik oleh partai tertentu.
Editor: Daryono
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.
"Tidak dari partai politik," kata Jokowi, saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.
Meski demikian, Presiden Jokowi juga belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.
Baca: Sidang Tahunan MPR 2019, Nada Bicara Jokowi Meninggi Saat Singgung Regulasi Ruwet : Harus Dipangkas!
Selain itu, menurut Jokowi, Kabinet Kerja Jilid II pada periode 2019-2024 akan diwarnai oleh gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.
Secara spesifik, komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.
"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.
Dengan begitu, perbandingan jumlah menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik yakni 55 persen berbanding 45 persen.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa Agung Prasetyo: Orang Nasdem Ada yang Saya Penjarakan" (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)
