"Kita tidak ingin bilang setuju atau tidak setuju. Pelajari dulu, karena ini jumlah biaya berapa, dananya dari apa, dan dampak kepada lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok seperti apa. Kita khawatir harga properti naik semua di Kalimantan dan biaya hidup menjadi fokus kita ke depan," pungkasnya.

Keputusan berani

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah kebijakan yang berani.

Pasalnya, rencana itu sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno namun tak kunjung terlaksana hingga sekarang.

Baca: Jokowi Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T di 2020

“Saya kira itu kebijakan yang penuh keberanian, kita tahu di awal kemerdekaan kita mendengar rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah oleh Bung Karno tapi tak terlaksana. Kali ini Presiden Jokowi menyatakan siap menjalankan rencana pemindahan ibu kita dari Jakarta ke wilayah Kalimantan,” ungkap Surya Paloh di sela pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Surya Paloh menyebut rencana itu sebagai keputusan berani lantaran menurutnya tantangan untuk mewujudkan hal tersebut sangat berat.

Baca: Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Surya Paloh menyebut setidaknya ada tiga tantangan yang akan dihadapi.

“Yang pertama tentu rencana tata kota yang mumpuni, anggaran harus mencukupi serta kesiapan warga di wilayah ibu kota yang baru ditunjuk untuk menjadi warga ibu kota baru,” pungkas Surya Paloh.

Fadli Zon juga menyebut kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota masih terlalu mentah.

Penilaian Fadli Zon, sebelum diwacanakan dan melempar ke publik, semestinya pemerintah mematangkan kajiannya terlebih dulu.

Baca: KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Sebab menurut Fadli Zon, urusan pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang cuma sebatas keinginan saja.

Melainkan menyangkut banyak hal.

Misalnya infrastruktur, maupun sumber daya pemerintah. 

Fadli Zon berkaca dari negara-negara lain di dunia yang pindahkan pusat pemerintahannya.

Banyak dari negara tersebut perlu waktu cukup lama untuk pindahkan Ibu Kota mereka ke tempat baru.

"Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. (Sejak) Bung Karno dan Bung Harto (Soeharto) juga ingin memindahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lanjut Fadli Zon, idealnya perlu ada kajian selama lima tahun ke depan untuk mematangkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. 

Baca: Membahas Soal Regulasi yang Ruwet, Presiden Jokowi Meninggikan Nada Pidatonya!

Utamanya soal skema pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota secara komplit.

"Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tegas Fadli Zon.

Ajak swasta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota akan pindah ke Kalimantan.

Jokowi meminta izin kepada DPR, MPR dan DPD terkait rencana tersebut saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait pemindahan ibu kota tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alih-alih menggunakan APBN, dia mengajak para pelaku usaha ikut terlibat.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2020.

Jokowi menjelaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Halaman selanjutnya

Halaman

1234

Tags:

Taufiqulhadi

Jokowi

Ibu Kota Negara

Jakarta

Kalimantan

Dapatkan Berita Pilihan

di WhatsApp Anda

Klik Di Sini!

Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Lihat komentar lainnya (0)