Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Menurutnya, pemindahan ibu kota akan berdampak pada pemerataan pembangunan.

"Kami sangat mendukung karena dengan alasannya adalah untuk pemerataan pembangunan. Indonesia itu bukan hanya Jakarta atau Jawa. Tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Marauke," kata Taufiqulhadi melalui keterangannya, Jumat (16/8/2019).

Ia mengatakan, wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

Baca: Jelang CPNS 2019 Dibuka, BKN Gelar Simulasi CAT di Sejumlah Wilayah, Syarat Mudah dan Kuota Terbatas

Baca: Ingat Gloria Hamel, Dulu Viral Dipecat dari Paskibraka 17 Agustus, Kehidupannya Kini Berubah Drastis

Baca: Malaysia Punya Catatan Lebih Baik dari Timnas U-18 Indonesia

Selama bertahun-tahun, gagasan Soekarno itu masih disambut positif.

Satu di antaranya adalah pendapat akademis yang kuat dan menggema yang disampaikan oleh ilmuwan besar, almarhum Dawam Rahardjo.

"Ia (Dawam Rahardjo) mengatakan, pendapat Bung Karno sangat tepat. Dari sudut apa pun, Kalimantan adalah sangat cocok menjadi ibu kota Indonesia," jelasnya.

Selain itu, ia menilai keputusan Jokowi memindahkan ibu kota merupakan keputusan yang sangat berani.

Mengingat, tak ada presiden sebelum Jokowi yang berani merealisasikan pemindahan ibu kota negara.

"Tapi sangat lama tidak ada pemimpin Indonesia yang berani memutuskan pemindahan hingga kemudian hadir seorang Jokowi. Saya sangat mendukung gagasan ini, dan mengapresiasi keberanian Jokowi," pungkasnya.

sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan.

Baca: Hasil Semen Padang vs PSIS, Kabau Sirah Raih Kemenangan Perdana di Liga 1 2019

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Pidato Kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di gedung Kura-kura, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di pulau Jawa.

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Namun, terkait letak tepat Ibu Kota baru, Jokowi tidak menyebutkannya apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Belum prioritas

ontestan Cawapres 2019 Sandiaga Uno menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disebutkan Presiden Jokowi dalam pidatonya masih belum prioritas.

Eks Wagub Jakarta itu mengatakan, banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

"Kita harus pelajari secara seksama usulan pemindahan ibu kota pada saat ekonomi yang memberatkan. Kita harus melihat dampak kepada taraf hidup rakyat baik yang ada di Jakarta ataupun di wilayah lain, termasuk di pulau Kalimantan," kata Sandi saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Indonesia, dikatakan Sandi, harus belajar dari negara-negara di dunia soal pemindahan ibu kota ini.

Pasalnya, ada negara yang gagal dalam pemindahan ibu kota, begitu juga sebaliknya.

"Dampaknya pasti besar dan kita harus belajar dari kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di negara-negara lain," ujarnya

Sandi sendiri masih berhati-hati apakah dirinya setuju atau tidak setuju soal pemindahan ibu kota tersebut.

Perlu ada kajian mendalam, terutama di sisi biaya.

"Kita tidak ingin bilang setuju atau tidak setuju. Pelajari dulu, karena ini jumlah biaya berapa, dananya dari apa, dan dampak kepada lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok seperti apa. Kita khawatir harga properti naik semua di Kalimantan dan biaya hidup menjadi fokus kita ke depan," pungkasnya.

Keputusan berani

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah kebijakan yang berani.

Pasalnya, rencana itu sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno namun tak kunjung terlaksana hingga sekarang.

Baca: Jokowi Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T di 2020

“Saya kira itu kebijakan yang penuh keberanian, kita tahu di awal kemerdekaan kita mendengar rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah oleh Bung Karno tapi tak terlaksana. Kali ini Presiden Jokowi menyatakan siap menjalankan rencana pemindahan ibu kita dari Jakarta ke wilayah Kalimantan,” ungkap Surya Paloh di sela pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Surya Paloh menyebut rencana itu sebagai keputusan berani lantaran menurutnya tantangan untuk mewujudkan hal tersebut sangat berat.

Baca: Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR

Surya Paloh menyebut setidaknya ada tiga tantangan yang akan dihadapi.

“Yang pertama tentu rencana tata kota yang mumpuni, anggaran harus mencukupi serta kesiapan warga di wilayah ibu kota yang baru ditunjuk untuk menjadi warga ibu kota baru,” pungkas Surya Paloh.

Fadli Zon juga menyebut kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota masih terlalu mentah.

Penilaian Fadli Zon, sebelum diwacanakan dan melempar ke publik, semestinya pemerintah mematangkan kajiannya terlebih dulu.

Baca: KPK Setuju Pernyataan Jokowi soal Mengubah Pola Pikir Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Sebab menurut Fadli Zon, urusan pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang cuma sebatas keinginan saja.

Melainkan menyangkut banyak hal.

Misalnya infrastruktur, maupun sumber daya pemerintah. 

Fadli Zon berkaca dari negara-negara lain di dunia yang pindahkan pusat pemerintahannya.

Banyak dari negara tersebut perlu waktu cukup lama untuk pindahkan Ibu Kota mereka ke tempat baru.

"Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. (Sejak) Bung Karno dan Bung Harto (Soeharto) juga ingin memindahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lanjut Fadli Zon, idealnya perlu ada kajian selama lima tahun ke depan untuk mematangkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. 

Baca: Membahas Soal Regulasi yang Ruwet, Presiden Jokowi Meninggikan Nada Pidatonya!

Utamanya soal skema pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota secara komplit.

"Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tegas Fadli Zon.

Ajak swasta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan ibu kota akan pindah ke Kalimantan.

Jokowi meminta izin kepada DPR, MPR dan DPD terkait rencana tersebut saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait pemindahan ibu kota tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alih-alih menggunakan APBN, dia mengajak para pelaku usaha ikut terlibat.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2020.

Jokowi menjelaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," sebut Jokowi.

"Menurut Jokowi, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Baca: Presiden Jokowi: Dirgahayu Negara Pancasila, Rumah Besar Anak Bangsa

Baca: Profesional Lebih Banyak Jadi Menteri karena Gagasan Kabinet Kerja Ingin Jokowi Wujudkan

"Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," pungkasnya.