TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memastikan posisi Jaksa Agung dalam periode selanjutnya tidak akan berasal dari partai politik (parpol).

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku saat dirinya ditugaskan dalam posisi itu, ia juga melepaskan ikatan dengan parpol.

"Saya nggak punya respon apa-apa, nggak masalah. Saya sendiri kan, dikatakan saya memang pernah berada di parpol. Tapi ketika ditugaskan sebagai jaksa agung ini, parpol itu melepaskan saya," ujar Prasetyo, di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019).

Ia mengaku heran mengapa hal ini baru dipermasalahkan sekarang. Politisi NasDem ini menilai orang yang memegang posisi Jaksa Agung terdahulu juga termasuk anggota parpol.

Baca: Detik-Detik Jokowi Sentil Wakil Rakyat yang Doyan Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Tunjukkan Smartphone

Prasetyo juga mengklaim bahwa Jaksa Agung yang berasal dari parpol pun tak terganggu independensinya selama ini. Namun, ia memastikan menghormati keputusan Presiden Jokowi.

"Ini kembali perlu dipertanyakan, kenapa baru sekarang dipersoalkan. Semua jaksa agung yang ada selama ini tentunya bahkan anggota parpol, saya sendiri bahkan sudah di non-aktifkan dari parpol," ucapnya.

"Selama ini terganggu nggak independesinya? (Menurut saya) Tidak akan terganggu. (Tapi) Itu kan hak prerogatif Presiden," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca: Saat Iriana, Muhfidah Kalla, dan Megawati Kompak Pakai Kebaya

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Selain mengungkap gambaran komposisi kabinet mendatang, Jokowi juga menegaskan Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

"Tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa.

Dukungan parlemen berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif. Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.

Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta. "Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.

Adapun 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen suara parlemen itu berdasarkan perhitungan dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Partai itu adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.

Menilik komposisi dukungan di parlemen itu, persentase tersebut di luar partai yang bukan pendukung Jokowi-Ma'ruf, seperti Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, atau PKS.

Merasa tak pernah ditegur Jokowi

Menyadur artikel dari Kompas.com dengan judul: Jaksa Agung HM Prasetyo: Saya Tidak Pernah Ditegur Presiden, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku tak pernah ditegur Presiden Joko Widodo atas kinerjanya selama menjabat.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi polemik jabatan Jaksa Agung yang ke depannya tak lagi berasal dari kader parpol sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.

Baca: Wacana Jokowi Angkat Jaksa Agung Tidak Dari Parpol, Ketua KPK: Lebih Fair

"Saya tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kekecewaan Presiden. Orang semua melihat apa yang saya lakukan. Enggak ada masalah. Bahwa selama saya menjabat Jaksa Agung semua orang bisa melihat," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Ia pun mengaku telah nonaktif sebagai kader Nasdem saat ditunjuk Presiden untuk menjabat sebagai Jaksa Agung.

Karenanya, Prasetyo memastikan, tak ada langkah hukum yang ia ambil berkaitan dengan partai tempat ia bernaung selama menjabat Jaksa Agung. 

Ia menilai, keliru bila ada yang menganggap Jaksa Agung menjadi alat politik partai tertentu.

Sebab, Prasetyo mengaku selalu bekerja secara independen dan imparsial saat menjalankan proses hukum.

Prasetyo pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ihwal sosok yang akan mengisi jabatan Jaksa Agung selanjutnya.

Ia mengingatkan penegak hukum harus bekerja secara profesional dan imparsial.

"Selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan presiden tadi, kami enggak ada sedikit pun untuk menyalahkan orang," ujar Prasetyo.

"Tetapi bagaimana mencegah kejahatan tidak terjadi. Ketika kami mencegah, dan menemukan bukti yang tidak terbantahkan harus kami tindak. Tidak pandang bulu. Dari partai mana pun," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, Kabinet Kerja Jilid II pada periode 2019-2024 akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik. Secara spesifik, porsi menteri dari partai politik lebih sedikit dari kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pemimpin media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dengan begitu, perbandingan jumlah menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik yakni 55 persen berbanding 45 persen.

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.

Baca: Jaksa Agung Buka Suara soal Tuduhan Kejaksaan jadi Alat Politik Parpol

Ia mengatakan, dalam sejarahnya, Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.

Meski demikian, Presiden Jokowi juga belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari internal Korps Adhyaksa. (Tribunnews.com/Kompas.com)