TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para pejabat untuk tidak memperkeruh suasana terkait dugaan tindakan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Jawa Timur.

Tjahjo meminta para kepala daerah dan pejabat terkait untuk tidak mengumbar pernyataan yang bisa menyulut emosi warga.

Seperti diketahui dugaan tindakan persekusi dan rasisme di Surabaya menyulut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat hingga terjadi pembakaran Gedung DPRD Papua Barat oleh massa.

“Intinya satu, kami meminta pejabat dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta perangkat untuk tidak mengumbar pernyataan yang menimbulkan emosi warganya. Begitu juga tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menjadi panutan masyarakat,” ungkap Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Tjahjo mengatakan pihaknya sudah melakukan monitoring sejak memanasnya situasi di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa asal Papua.

“Kami bersama Kesbangpol, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Forkompimda sudah membentuk tim monitoring sejak munculnya pernyataan di Malang dan aktivitas-aktivitas di Jawa Timur,” terang Tjahjo.

Ia pun memerintahkan masing-masing kepala daerah untuk meakukan monitor dan pengendalian di wilayah masing-masing atas makin memanasnya situasi.

Tjahjo juga mengusulkan agar kepala daerah terkait untuk membentuk tim.

Baca: UPDATE Kerusuhan di Manokwari, Imbauan Staf Khusus Presiden hingga Kondisi Terkini

“Kami mengusulkan agar Gubernur Papua Barat dan Jawa Timur untuk membentuk tim. Semula kami panggil ke Jakarta tapi kami perintahkan kembali ke wilayah masing-masing untuk menenangkan situasi,” pungkas Tjahjo.

Mendagri siang ini bersama Menko Polhukam juga menggelar rapat untuk membahas situasi keamanan di Jawa Timur dan Papua Barat.