TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Persidangan 2019-2020, Selasa (20/8/2019).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah.

Agenda rapat hari ini yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, rapat dihujan interupsi oleh sejumlah anggota dewan.

Satu diantaranya datang dari anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo.

Ia mengkritik langkah pemerintah yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Baca: Pemkot di Melbourne Larang Menu Daging Tiap Hari Senin

Menurutnya, wacana memindahkan ibu kota telah ada sejak zaman Presiden Soekarno.

Namun, ia melihat pemindahan ibu kota tak seharusnya dilakukan sekarang, mengingat dibutuhkannya anggaran yang cukup besar.

"Kami melihat bahwa wacana itu (pemindahan ibu kota) sudah digulirkan, hanya permasalahan anggaran yang kebetulan mungkin pada waktu itu walaupun kondisi dari pada negara itu jauh lebih baik dari pada hari ini terutama permasalahan yang berhubungan dengan utang negara dan kondisi yang sekarang ini negara ini demikian sulit untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan negara untuk menutup semua biaya-biaya atau kebutuhan kepentingan negara ini sendiri," jelasnya.

Baca: Barbie Kumalasari Digosipkan Beli Ponsel Bekas, Ternyata Istri Galih Ginanjar Beli untuk Sosok Ini

Legislator Partai Gerindra ini pun menyarankan agar pemindahan ibu kota tak menjadi skala prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat.

Bambang menilai, harga kebutuhan pangan kini masih tinggi dan sangat membebani masyarakat.

"Pertama tentu kebutuhan pangan kita yang di mana sekarang ini hampir dikatakan harga pangan kita komoditas (tinggi). Kebetulan kami kemarin dari Arab itu ternyata jauh lebih mahal dari pada yang ada di Arab. Harga cabai mereka bisa separuhnya kita, harga bawang merah bisa separuh bahkan seperempatnya dari kita dan sebagainya, padahal mereka bukan negara pangan sebetulnya," tegasnya.

"Ini menjadi prioritas utama, juga permasalahan listrik, kita ini harga listrik kita juga sangat mahal, ini menjadi prioritas pemerintah juga, air kita banyak sekali, kota-kota termasuk Dumai hanya satu persen yang dialiri PDAM," imbuhnya.

Baca: Mabes Polri: Kondisi Kamtibmas di Manokwari, Sorong Dan Jayapura Sudah Kondusif

Untuk itu, Bambang Haryo meminta pemerintah agar pemindahan ibu kota ke Pulau Borneo dikaji ulang dan secara matang.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan pemborosan biaya untuk memindahkan ibu kota.

"Jadi ini mohon dipertimbangkan, menjadi satu pertimbangan kita jangan sampai negara ini melakukan pemborosan-pemborosan biaya untuk kepentingan yang enggak jelas, (ini) pencitraan," pungkas Bambang Haryo.