Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kronologi Rusuh di Fakfak: Diduga Dipicu Pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh Massa Demonstran

Aksi tersebut sempat memanas, yang diduga dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora. Bendera itu kerap kali dikaitkan dengan referendum Papua.

Kronologi Rusuh di Fakfak: Diduga Dipicu Pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh Massa Demonstran
TRIBUN/HO
Warga pengunjuk rasa mengibarkan bendera bintang kejora saat terjadi kerusuhan dan pembakaran di Fakfak, Rabu (21/8/2019). Kerusuhan dan pembakaran tersebut berlatar belakang peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. TRIBUNNEWS/HO

Menurutnya kericuhan di Fakfak, Papua Barat disebabkan karena provokasi sekelompok orang.

"Hanya segelintir orang yang memang mencoba memprovokasi masyarakat. Itu sedang diidentifikasi. Dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian," ujar Dedi saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Aparat disiagakan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa situasi tersebut dapat dikendalikan aparat keamanan.

"Ada pergerakan massa di Fakfak juga, diduga melakukan pembakaran di pasar dan beberapa objek vital, tetapi Insya Allah bisa dikendalikan," ujar Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Iqbal, personel TNI-Polri mengedepankan upaya persuasif dengan melakukan komunikasi dengan massa.

Polisi memukul mundur massa demonstran dalam peristiwa kerusuhan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).
Polisi memukul mundur massa demonstran dalam peristiwa kerusuhan di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). (KOMPAS.COM/ IRSUL PANCA ARDITA))

"Kepolisian, TNI, mengedepankan upaya-upaya persuasif, komunikasi dengan di-support penuh oleh seluruh tokoh agama, tokoh sentral di sana, tokoh masyarakat," ucap Iqbal.

Ia mengatakan ada tambahan personel sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 orang yang didatangkan dari Polda terdekat.

Mereka didatangkan bukan hanya untuk mengamankan Fakfak, tapi juga sejumlah titik demonstarsi lainnya seperti Sorong dan Manokwari.

"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat," tutur Iqbal.

"Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat, mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ucapnya.

Setelah pengiriman personel ke Manokwari, Sorong dan Fakfak, menurut Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, personel Brimob Bantuan Kendali Operasi (BKO) akan dikirim ke 3 kabupaten lain.

"Untuk daerah lain supaya tidak meluas, kita sedang pertimbangkan untuk kita kirim (BKO). Di Maybrat berdasarkan laporan Pak Kapolda, itu sudah dikirim untuk membantu pengamanan di sana dan juga di Sorong Selatan. Saya kira Kaimana juga akan kita kirim," ujar Lakotani saat dihubungi, Rabu (21/8/2019).

Akses internet diperlambat

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo) menyatakan, akses internet di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sengaja diperlambat atau throttling mulai pukul 09.00 WIT.

Rencananya, akses internet akan mulai pulih pukul 18.00 WIT, sehingga perlambatan akses internet akan dilakukan selama 9 jam.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui sambungan telepon ke Kompas.com, Rabu (21/8/2019) siang.

"Throttling ini hanya di Fakfak, daerah lain sudah mulai normal sejak kemarin," kata dia.

Menurut dia, throttling merupakan perlambatan akses bandwhidth atau kecepatan akses data, bukan blokir total akses layanan data atau internet.

Artinya, pengguna layanan telekomunikasi masih bisa mengirimkan gambar atau video, tetapi lama sampainya.

Sementara itu, layanan suara untuk menelepon dan layanan SMS masih berfungsi.

Sebelumnya, Ferdinandus mengatakan, perlambatan akses internet ini atas permintaan Polri.

"Polri meminta Pak Menteri, kemudian perintah tim kami untuk memperlambat seluruh operator seluler yang berfungsi di sana. Biasanya sampai sore atau malam," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak meneruskan informasi yang masih meragukan.

Pesan Jokowi

Presiden Joko Widodo (jokowi) menelpon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan berharap agar masyarakat Provinsi Papua Barat menahan diri dan hidup dalam kedamaian.

Pesan Presiden Jokowi tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat Rapat Forum Pimpinan Daerah Papua Barat dan Tokoh Masyarakat di Kota Sorong, Rabu (21/8/2019).

Jokowi menelepon Dominggus terkait ricuh di Papua Barat.

Selain itu Jokowi juga menanyakan langsung situasi Papua Barat saat ini.

Dia mengatakan, Pemerintah Papua Barat telah melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi daerah Papua Barat telah aman terkendali.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan salam damai bagi seluruh masyarakat Papua Barat dan mengharapkan masyarakat hidup berdampingan dalam kedamaian.

"Prediksi juga mengharapkan masyarakat Papua Barat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Dominggus Mandacan berharap masyarakat Provinsi Papua Barat menjaga situasi keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sampaikan aspirasi sesuai jalur yang benar dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Telepon, Ini Pesan untuk Gubernur Papua Barat Pasca-Kerusuhan Manokwari hingga Timika

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas