FAKTA Baru Ibu Kota Pindah ke Kaltim: Jokowi Bantah Menteri ATR, Tanggapan Anies Baswedan-Fadli Zon
Inilah beberapa fakta baru soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jokowi bantah pernyataan Menteri ATR hingga tanggapan Anies Baswedan.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Miftah
"Iya, kami keluarkan Pergub untuk penataan kawasan khusus penataan Ibu Kota Negara," ungkap Isran, usai acara dialog bersama Bappenas dan kepala daerah se-Kaltim di Balikpapan, Rabu (21/8/2019).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi wilayahnya dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait IKN (ibu kota negara)," ungkap Hadi Mulyadi, melalui pesat singkat WhatsApps kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Warga Kaltim, kata Hadi, patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.
Meski, rencana pemindahan IKN ke Kaltim memberi dampak positif dan negatif.
Untuk itu, masyarakat Kaltim harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan ini.
Baca: Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru, Gubernur Kaltim Akan Buat Pergub untuk Cegah Broker Tanah
4. Fadli Zon Usul Jajak Pendapat
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon ikut merespons pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Fadli mengusulkan ada jajak pendapat yang melibatkan masyarakat.
Menurut Fadli Zon, ini diperlukan agar proyek pemindahan ibu kota diketahui secara transparan oleh masyarakat.
"Kalau perlu diadakan referendum ya, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" ujar Fadli.
"Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini," ucapnya.
Fadli tetap berpendapat pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih dulu fokus persoalan yang lebih mendesak.
