Fakta Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan Merasa Tak Kaget
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil telah memastikan bahwa Ibu Kota Negara baru akan pindah ke Kalimantan Timur.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Sri Juliati
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah memastikan, Ibu Kota Negara baru akan pindah ke Kalimantan Timur.
TRIBUNNEWS.COM - Teka-teki di mana ibu kota negara yang baru, akhirnya terungkap.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebut lokasi Ibu Kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
"Iya Kaltim benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019), dikutip dari Kompas.com.
Baca: Legislator Gerindra Tolak Pemindahan Ibu Kota, Buka Peluang Suarakan Hak Interpelasi
Baca: Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur : Konsep Smart City, Minum Tanpa Air Mineral
Akan tetapi, Sofyan Djalil masih belum mau mengungkapkan di mana letak persisnya lokasi Ibu Kota baru tersebut.
Sofyan tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi yang ditunjuk sebagai Ibu Kota baru.
"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan.
Menurut Sofyan, begitu lokasi pasti calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
"Begitu diputuskan di mana lokasinya, akan kami kunci (lahannya)," ucap dia.
Baca: Ibu Kota Baru, Sofyan Djalil: Yang Dibangun Pertama, Tentu Kantor Presiden
Baca: Kalimantan Timur Diputuskan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Wagub: Kami Siap Jalankan Perintah
Berikut fakta pemindahan Ibu Kota Negara baru, yang dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Tanggapan Wali Kota Balikpapan
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi saat dimintai tanggapan merasa tak kaget lantaran seluruh parameter yang ditentukan Bappenas melalui tim kajian mereka soal IKN lengkap di Kalimantan Timur.
"Ya, seperti kata Pak Gubernur, ini bagian dari kontribusi Kaltim selama ini. Tak mengagetkan Kaltim yang dipilih."
"Semua parameter dan indikator (IKN yang ideal) memang lebih besar di Kalimantan Timur," katanya, Kamis (22/8/2019), seperti yang dikutip dari TribunKaltim.co.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan dampak dari pemindahan Ibu Kota baru bakal dirasakan langsung oleh Kota Balikpapan.
Menurut Rizal, dampak yang dirasakan langsung tak hanya arus orang yang meningkat, namin arus komoditas logistik juga akan terkena dampaknya.
"Pelaksanaannya pasti arus orang, arus logistik juga banyak melalui pintu Balikpapan."
"Baik melalui pelabuhan laut dan udara. Kesibukan juga terjadi di Balikpapan saat waktu pelaksanaan," ungkap Rizal.
Baca: Walau Ibu Kota Bukan Lagi Jakarta, Gubernur DKI: Kota Ini Akan Tetap Jalan Terus
Baca: Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Baca: BMKG Ungkap Adanya 3 Sesar Sumber Gempa di Kalimantan Timur
Balikpapan bakal berfungsi sebagai kota penyangga IKN baru di Kalimantan Timur.
Melihat bandara dan pelabuhan internasional yang jadi pintu masuk atau kerap disebut gerbangnya Kalimantan Timur.
"Fungsi Balikpapan tetap tinggi sebagai penyangga ibu kota," tuturnya.
2. Lahan 3.000 Hektar Dipersiapkan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil memastikan menyiapkan penataan ruang termasuk pengadaan tanah terkait pemindahan Ibu Kota baru.
"Untuk pemindahan ibu kota, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan penataan ruang dan pengadaan tanahnya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Menurut Sofyan Djalil, pengadaan tanah merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur untuk Ibu Kota baru nanti.
"Jika statusnya tanah negara maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil," kata Sofyan Djalil.
Baca: Legislator Gerindra Merasa Dilangkahi Pemerintah yang Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim
Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dianggap Tak Matang, Fadli Zon Sebut Jonggol Lebih Punya Potensi
Terkait groundbreaking yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Sofyan Djalil mengatakan hal itu tergantung dari koordinasi setiap pihak.
"Kegiatan pengadaan tanah perlu koordinasi dan dukungan semua pihak. Jika ingin di- groundbreaking, kawasan calon ibu kota baru ini perlu dipersiapkan 2.000-3.000 hektare," katanya.
Ibu Kota baru yang dipersiapkan saat ini merupakan ibu kota Indonesia untuk 1.000 tahun yang akan datang.
Artinya, lanjutnya lagi, harus dipersiapkan secara matang sesuai dengan visi masa depan. Tidak terkecuali untuk penataan ruangnya.
Baca: Senyum Sambil Tunjuk Gubernur Kaltim, Fahri Hamzah: Tak Adil, Harusnya Ibu Kota Pindah ke Papua
Baca: Kaltim Jadi Ibu Kota Baru, Broker Tanah Mulai Beraksi, Gubernur: Silakan Kalau Tuan Takur Mau Rugi
"Kualifikasi perancang tata ruang akan kita cari yang terbaik yang sesuai dengan visi masa depan," kata dia.
"Tidak harus tenaga impor, kalau ada orang Indonesia lebih bagus tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan-konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam hal pemindahan ibu kota," lanjutnya.
3. Wakil Gubernur Kaltim Minta Warga Manfaatkan Peluang
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menyampaikan kegembiraan atas informasi penunjukkan provinsi-nya sebagai Ibu Kota baru.
Hadi mengatakan, warga Kalimantan Timur patut bangga dan bersyukur atas keputusan ini.
Meski, rencana pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan Timur memberi dampak positif dan negatif.
Untuk itu, masyarakat Kalimantan Timur harus siap bekerja keras memanfaatkan peluang positif atas pemindahan Ibu Kota baru.
Baca: Tiga Alasan Mengapa Bukit Soeharto di Kaltim Dicoret dari Daftar Kandidat Calon Ibu Kota RI
Baca: Menteri Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru RI Pindah ke Kaltim
"Warga Kaltim harus siap bekerja lebih keras memanfaatkan peluang postif ini," ungkap Hadi melalui pesat WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).
Hadi mengatakan, siap menjalankan perintah terkait pemindahan Ibu Kota baru.
"Kami siap menjalankan perintah selanjutnya terkait Ibu Kota baru," ungkap Hadi.
(Tribunnews.com/Whiesa/Srihandriatmo Malau/TribunKaltim.co/Kompas.com)