Politisi PKB Tak Soal Pemerintah Ganti Mobil Dinas Menteri
Sejauh tidak memberatkan keuangan negara, pengadaan mobil dinas yang baru boleh saja dilakukan untuk menunjang kinerja pejabat negara.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Fajar Anjungroso
Karena menurut Fadli mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis , (22/8/2019).
Menurut Fadli pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal, karena biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.
"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pengadaan mobil baru sebenarnya sudah digagas dipenghujung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) , hanya saja rencana tersebut kemudian dibatalkan Jokowi pada periode berikutnya.
"Sehingga lelangnya (mobil baru) kemudian dibatalkan," katanya.
Untuk anggarannya sendiri menurut, Fadli pemerintah pasti punya hitung-hitungannya sendiri.
Untuk diketahui pemerintah menyiapkan Pagu anggaran 152 miliar untuk pengadaan mobil baru menteri.
Dari tender yang dilakukan, pengadaan mobil tersebut didapatkan oleh PT Astra Internasional yang mengajukan penawaran Rp 147.229.317.000.
