TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil kepresidenan yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dinilai sudah tidak layak, karena berusia 10 tahun lebih dan kerap mogok.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, mengatakan mobil Mercedes-Benz S600 Guard yang digunakan Presiden Jokowi sudah melebihi waktu yang ditentukan.

"Mobil itu kan mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya, jadi ada umur 10 tahun ya sudah (harus diganti), kalau sudah 10 tahun kalau diperbaiki sulit," ujar Heru di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Heru, penggantian mobil kepresidenan yang baru pada saat ini wajar karena usianya sudah melebihi 10 tahun dan dari saran pabrikan mobil tersebut akan sulit diperbaiki jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

"Kami bertahap (pengadaannya), tentu kami mehami keuangan negara juga harus diprioritaskan untuk yang lain. Besok kan beli mungkin dua, tahun depan tambah dua," paparnya.

Heru menjelaskan, mobil kepresidenan saat ini sebanyak delapan unit dan dibagi dua oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga, pengadaan memang diperlukan karena kegiatan presiden yang padat dan luasnya wilayah Indonesia.

"Misalnya Presiden seperti kemarin ke Bali, berarti dari suatu tempat ke Halim sudah satu mobil, satunya harus cadangan. Sudah dua di Jakarta, nah satunya lagi di Bali, seharusnya ada cadangan, tapi kan tidak ada," ucap Heru.

Sering Mogok

Baca: Tanggapan Daniel Mananta Usai Jadi Produser di Film Susi Susanti

Baca: Sebut Ada Penumpang Gelap di Kerusuhan Papua, Begini Cara Jokowi Menangkan Kembali Hati Warga Papua

Heru menjelaskan, mobil yang digunakan Presiden sering mogok dan sistem elektriknya kerap bermasalah, misalnya power window-nya tidak bisa digunakan, audio yang menyala tiba-tiba dan lainnya yang membuat tidak nyaman.

"Waktu itu pernah ada indikator yang warna merah kuning itu nyala semuanya. Ya berarti tidak boleh dipakai," ucap Heru.

Menurutnya, kejadian mogok pernah dialami saat kunjungan ke daerah, sehingga diputuskan menggunakan kendaraan lain yang tidak sesuai standar mobil kepresidenan.

"Kami kalau bekerja tidak sesuai standar ya bagaimana," ujar Heru.