Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta seluruh pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.

Wiranto menyebut, hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian masalah Karhutla.

Baca: Wiranto: Pemerintah Siapkan Dana Tangani Karhutla

"Jangan hanya tergantung kepada (pemerintah) pusat tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait Karhutla di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Selain itu, Wiranto juga menekankan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku karhutla.

Sebab, Wiranto mendapat laporan adanya unsur penegak hukum yang tidak bertindak tegas dalam menangani masalah karhutla.

"Kita ada laporan bahwa penegakan hukum kurang keras, kurang tegas untuk memberantas pembakar-pembakar hutan yang liar itu," tegas Wiranto.

Lebih lanjut Wiranto menuturkan, Kapolda terkait yang dinilai lalai menangani permasalahan karhutla pun bisa dicopot dari jabatannya.

"Bahkan Kapolda sudah disampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi kan agar segera berkoordinasi mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," jelasnya.

Pemerintah siapkan dana

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia memerlukan personil dan pendanaan yang besar.

Khususnya dana untuk memberikan insentif kepada personil gabungan yang ada di lapangan.

Ia pun menjelaskan, personel yang ada di lapangan kurang lebih mencapai 30 ribuan personel.

Sedangkan untuk biaya satu personel Rp 145 ribu untuk satu hari.

Baca: Palang Merah Internasional Pernah Dibuat Geram Oleh OPM : Kelompok Penculik

Baca: BIN Telah Kantongi Nama Aktor Penggerak Kerusuhan di Papua Barat

Baca: Sekretaris Dewan DPRD DKI: Pin Emas Untuk Bedakan Anggota Dewan dengan Masyarakat Saat Bekerja

Baca: Muhaimin Optimis PKB akan Jadi Jawara di Pemilu 2024

"23 ribu (red-yang kita libatkan) personel, BNPB saja 9 ribu karena di lapangan sehari segitu biayanya, ini biaya besar ya," ujar Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Wiranto pun berharap, masalah karhutla cepat teratasi, agar negara tidak mengeluarkan dana yang besar.

Namun jika memang harus mengeluarkan untuk memberikan insentif personil, ia rasa kondisi saat ini pantas untuk menggunakan biaya tanggap darurat.

"Ini penting karena tadi disampaikan bahwa untuk memberi gaji insentif kepada personil pasukan untuk penanggulangan karhutla," ucapnya.

888 titik panas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai hingga 888 titik di seluruh Indonesia.

Jumlah titik panas itu dilaporkan oleh Lapan Fire Hotspot Minggu (18/8/2019) pukul 09.00 WIB.

Baca: Kunjungi Posko Hujan Buatan, Kepala BPPT Pantau Karhutla Riau

"Total seluruh Indonesia 888 titik panas," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo dalam keterangan persnya, Jumat (16/8/2019).

Persebaran titik panas terdeteksi di enam provinsi yakni 16 titik panas di Riau, sembilan di Jambi, 32 di Sumatera Selatan.

Kemudian 265 titik panas terdeteksi di Kalimantan Barat, 219 di Kalimantan Tengah dan 36 titik di Kalimantan Selatan.

Agus mengatakan titik panas tersebut berpengaruh terhadap kualitas udara di enam provinsi.

Kualitas udara di enam provinsi tersebut berada dalam kategori baik, sedang hingga tidak sehat.

Di Kalimantan Selatan, kualitas udara masih tergolong baik meskipun terdeteksi 36 titik panas.

Kualitas udara sedang terjadi di Sumatera Selatan.

Baca: Polri: Titik Api Karhutla di Enam WIlayah Sudah Mulai Turun

Sedangkan kualitas udara tidak sehat terjadi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Sejauh ini sudah dikerahkan 38 heli dan 9.072 personil gabungan untuk memadamkan api di enam provinsi tersebut.