Wiranto kepada Kepala Daerah soal Karhutla: Jangan Hanya Tergantung sama Pemerintah Pusat
"Jangan hanya tergantung kepada (pemerintah) pusat tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota," katanya
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta seluruh pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.
Wiranto menyebut, hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian masalah Karhutla.
Baca: Wiranto: Pemerintah Siapkan Dana Tangani Karhutla
"Jangan hanya tergantung kepada (pemerintah) pusat tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri terkait Karhutla di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Selain itu, Wiranto juga menekankan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas para pelaku karhutla.
Sebab, Wiranto mendapat laporan adanya unsur penegak hukum yang tidak bertindak tegas dalam menangani masalah karhutla.
"Kita ada laporan bahwa penegakan hukum kurang keras, kurang tegas untuk memberantas pembakar-pembakar hutan yang liar itu," tegas Wiranto.
Lebih lanjut Wiranto menuturkan, Kapolda terkait yang dinilai lalai menangani permasalahan karhutla pun bisa dicopot dari jabatannya.
"Bahkan Kapolda sudah disampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi kan agar segera berkoordinasi mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," jelasnya.
Pemerintah siapkan dana
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia memerlukan personil dan pendanaan yang besar.
Khususnya dana untuk memberikan insentif kepada personil gabungan yang ada di lapangan.
Ia pun menjelaskan, personel yang ada di lapangan kurang lebih mencapai 30 ribuan personel.
Sedangkan untuk biaya satu personel Rp 145 ribu untuk satu hari.
Baca: Palang Merah Internasional Pernah Dibuat Geram Oleh OPM : Kelompok Penculik
Baca: BIN Telah Kantongi Nama Aktor Penggerak Kerusuhan di Papua Barat
Baca: Sekretaris Dewan DPRD DKI: Pin Emas Untuk Bedakan Anggota Dewan dengan Masyarakat Saat Bekerja
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.