Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Hendardi, membantah adanya keistimewaan bagi anggota polri maupun jaksa dalam seleksi profile assement yang dilakukan pada 8-9 Agustus 2019 lalu.

Diketahui dari 40 peserta yang mengikuti profil assesment, 20 peserta dinyatakan lolos.

Dari 20 peserta itu, 4 diantaranya berasal dari anggota Polri dan 3 dari Jaksa.

"Kami berusaha pilih yang terbaik, bahwa itu dari polisi, dari mana itu, enggak tau terserah saja. Memang yang paling baik yang kami ambil. Kami enggak ada kuota polisi harus begini, jaksa harus begini," kata Hendardi di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Baca: Peringatan Dini BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi 6 Meter Dampak Badai Bailu, Berlalu 23-25 Agustus

Baca: Gubernur Sulsel Sebut 7 Rekomendasi Hak Angket Hoaks hingga Sebut Ada yang Stres

Baca: Konsisten Bina Pesepakola Muda, Menpora Apresiasi Kinerja Okky Youth Soccer League

Baca: Lihat Perbedaan saat Hotman Paris Unggah Foto Prabowo, Beda dengan Posting Foto Gibran Putra Jokowi

"Bukan dominasi (polisi dan jaksa), memang pilihannya begitu, polisi 4, jaksa 3 dan 1 pensiunan jaksa," lanjut Hendradi.

Ia mengklaim, proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan dapat dipertanggung jawab baik kepada kepala negara maupun masyarakat luas.

"Pansel mencoba memilih dengan integritas tinggi dan kita kan tanggung jawab kepada presiden dan pada publik. Kita enggak main-main, ini bukan kerjaan yang main-main ya," ujarnya.

Lebih lanjut Hendradi menambahkan, Pansel secara terbuka menerima kritikan dan saran dalam proses seleksi capim KPK periode 2019-2023 ini.

"Ya biarin masyarakat, kan sudah ada forumnya masukan masyarakat. Buktinya dulu dibilang kita paling banyak terima polisi padahal yang paling banyak daftar KPK. Dan yang seleksi sampai hari ini adalah vendor," jelas dia.

Libatkan 2 ahli

20 nama yang lolos calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Dua tahapan seleksi berikutnya, yaitu tes kesehatan serta wawancara dan uji publik.

Tes kesehatan dilangsungkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). 

Sementara wawancara dan uji publik di ruang serba guna, Gedung III Lantai 1, Kementerian Sekretariat Negara, pada 27-29 Agustus 2019.