TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai, pergantian mobil atau kendaraan dinas menteri sebaiknya tidak didasari kebutuhan tersier.

Sebab, kata Grace, Indonesia masih mengalami defisit anggaran Rp 120 triliun.

Hal itu disampaikan Grace menyikapi wacana penggantian kendaraan dinas menteri Jokowi untuk pemerintahan periode mendatang.

"Kalau penggantiannya karena mau kendaraan model baru, itu namanya tersier. Kita lihat kondisi kita defisit masih Rp 120 triliun," ujar Grace Natalie di Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.

Ia pun mengatakan, apabila penggantian kendaraan dinas menteri didasari kebutuhan mendesak, maka hal tersebut boleh saja dilakukan.

Misalnya, lanjut Grace, penggantian disebabkan kendaraan lama tidak mumpuni lagi dalam menunjang aktivitas menteri.

"Misalnya karena kendaraan lama rusak sehingga mengganggu produktivitas dan aktivitas menteri. Karena menteri kan tidak boleh terganggu aktivitasnya. Makanya semua tergantung kebutuhan," jelas Grace.

DPR Setuju

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan rencana pengadaan mobil baru untuk menteri dan pimpinan lembaga lainnya pada periode 2019-2024.

Menurut Fadli, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun.

"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Fadli pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal, karena biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.

"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pengadaan mobil baru sebenarnya sudah digagas dipenghujung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) , hanya saja rencana tersebut kemudian dibatalkan Jokowi pada periode berikutnya.