Ini Kata Ketua Umum PSI soal Wacana Penggantian Mobil Dinas Menteri
Grace Natalie menilai, pergantian mobil atau kendaraan dinas menteri sebaiknya tidak didasari kebutuhan tersier.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Sanusi
Sekadar informasi, syarat kualifikasi yang dimaksudkan mencakup banyak hal. Beberapa di antaranya perusahaan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak masuk dalam daftar hitam, dan mampu menyediakan service station, termasuk teknisi terampil.
Meski pengumuman pemenang tender sudah diterbitkan, sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai model dan jenis mobil baru yang akan menjadi tunggangan para menteri periode 2019-2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Para Menteri Jokowi Siap Pakai Mobil Dinas Baru"
Menang Tender
Jajaran menteri yang akan mendampingi Presiden Indonesia Joko Widodo dalam masa lima tahun pemerintahannya kedepan akan mendapat mobil dinas baru.
Presiden Indonesia yang akrab disapa Jokowi tersebut akan mengganti mobil kementerian yang digunakan sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tak tanggung-tanggung, dana yang telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bernilai Rp 147 miliar lebih.
Page resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) menerbitkan informasi tender pengadaan kendaraan menteri negara dengan nomor kode 26344011.
Baca: Toyota Camry Generasi Baru Resmi Meluncur di Indonesia, Ini 4 Perbedaan dari Sebelumnya
Pengadaan kendaraan dinas menteri ini nantinya akan menggantikan Toyota Crown Royal Saloon yang saat ini masih digunakan sejak dipimpin Presiden SBY.
Dan pada tender ini PT Astra International memenangkan tender pengadaan mobil dinas menteri ini.
PT Astra International memenangkan tender dengan penawaran Rp 147.229.317.000.
Walaupun winner announcement sudah rilis, sampai sekarang belum diketahui mobil apa nantinya yang akan dipilih menjadi mobil dinas menteri yang baru.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.